Penahanan mantan Plt. Kadis PMD Madina Ahmad Meinul Lubis terkait dugaan korupsi Smart Village Rp1,7 miliar diwarnai janji tersangka untuk membongkar fakta yang selama ini tertutup.
Panyabungan, StartNews – Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menahan Ahmad Meinul Lubis, mantan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina, terkait dugaan korupsi program Smart Village tahun anggaran 2023 pada Rabu (29/7/2026).
Penanganan kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,7 miliar itu diwarnai sinyal perlawanan dari tersangka. Meinul Lubis berjanji akan membongkar seluruh fakta tersembunyi di persidangan.
Sebelum menjalani penahanan, Meinul dengan tegas menyatakan dirinya merasa diperlakukan tidak adil. Meski demikian, dia tetap akan mengikuti proses hukum sembari memastikan akan membuka semua pihak yang sebenarnya terlibat.
“Kita buka semua yang tertutup. Saya merasa ini tidak adil. Tapi, kita ikuti prosedur, ya. Oke, terima kasih,” kata Meinul sesaat setelah menaiki mobil tahanan.
Sikap tersangka yang mengisyaratkan adanya pihak lain di balik mangkraknya proyek miliaran rupiah tersebut sejalan dengan proses penyidikan panjang yang dilakukan pihak kejaksaan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madina Muhammad Nursaitias menyadari betul bahwa pusaran kasus yang melibatkan anggaran desa ini kompleks, sehingga penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memastikan kelengkapan alat bukti.
Dia mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru melakukan upaya paksa yang berpotensi memicu masalah hukum baru di kemudian hari.
“Dikarenakan ini kegiatan pemerintah, tidak mungkin tersangkanya hanya dari pihak swasta. Pasti juga ada dari pihak pemerintah yang terlibat. Tetapi, kami dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melakukan penanganan perkara ini secara hati-hati, dikarenakan kita tidak mau melakukan upaya paksa penahanan dengan alat bukti yang masih sangat kita ragukan dan belum cukup,” tegas Muhammad Nursaitias kepada wartawan.
Nursaitias menjelaskan, penyidik telah mengantongi lebih dari dua alat bukti yang sah setelah melakukan ekspos di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Bukti tersebut meliputi jejak transaksi perbankan, surat camat, hingga alat bukti petunjuk lainnya.
Dalam melancarkan aksinya pada kurun waktu 2022 hingga 2023, kata Nursaitias, tersangka Meinul yang saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PMD disinyalir mengumpulkan para camat dan lurah untuk mengarahkan proyek desa tersebut kepada pihak swasta tertentu.
Imbasnya, program fasilitas desa pintar yang dibiayai miliaran rupiah tersebut terbengkalai dan sama sekali tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
Terkait desakan publik mengenai kemungkinan bertambahnya tersangka baru atau keterlibatan atasan tersangka di pemerintahan kabupaten, Nursaitias memilih untuk tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah dan menolak memberikan spekulasi prematur.
Dia memastikan seluruh misteri aliran dana hingga pihak-pihak yang menikmati uang negara senilai Rp1,7 miliar tersebut akan terungkap secara transparan saat kasus ini mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Reporter: Agus/Fadli
Discussion about this post