Tapsel, StartNews – Ratusan pegawai berstatus tenaga harian lepas (THL) dan tenaga kerja sukarela (TKS) Dinas Kesehatan Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) berunjukrasa di tiga tempat, Kantor DPRD Tapsel, Kantor Dinas Kesehatan Tapsel, dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tapsel. Dalam aksi yang berlangsung pada Senin (24/2/2025) kemarin, para pendemo menolak dirumahkan.
Massa meminta Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang baru dilantik mencabut keputusan Bupati terdahulu, Dolly Pasaribu, Nomor 800.1.10.6/836/2005 tanggal 11 Februari 2025 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Penataan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemkab Tapsel.
Sekitar 250 tenaga kesehatan dari 16 Puskesmas se-Tapsel serta RSUD mengaku dizolimi oleh kebijakan Dolly Pasaribu tersebut. Sebab, ada juga yang sudah memiliki masa tugas lebih dari dua tahun, tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
“Kami honorer tenaga kesehatan se-Tapanuli Selatan yang dirumahkan, datang ke DPRD untuk mengadukan nasib. Kami dinyatakan TMS, padahal masa kerja sebagian dari kami sudah lebih dari dua tahun,” teriak massa.
Sementara di Dinas Kesehatan, massa meminta penjelasan kepala dinas yang selama ini menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai THL dan TKS. Namun, pada pemberkasan administrasi dinyatakan TMS.
“Selama ini SK yang Bapak terbitkan itu apa? Sudah lebih 10 SK yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Rudi Iskandar, tetapi ternyata tidak diakui dan dinyatakan TMS. Tolong Bapak jelaskan ini kepada kami,” teriak Riski yang sudah 11 tahun kerja di Puskesmas.
Sedangkan Alifiah dalam orasi di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyayangkan sikap Bupati Tapsel Dolly Pasaribu yang pada masa kepemimpinannya banyak mengangkat THL dan TKS di Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan Puskesmas pada tahun 2022, 2023, dan 2024 yang jumlahnya ratusan orang, bahkan ribuan orang bila dihitung di OPD atau dinas lainnya. Tetapi, menjelang akhir jabatan membuat keputusan merumahkan mereka.
“Bapak Dolly Pasaribu yang mengangkat kami dan Bapak Dolly Pasaribu pula yang merumahkan kami. Kebijakan apa ini. Kenapa kami dipermainkan, bahkan Bapak zolimi. Padahal, sewaktu Pilkada Pak Dolly suruh Kadis Kesehatan Pak Rudi agar kami memilih Bapak. Terlalu,” kata para Nakes itu dalam orasinya.
Ary Azy dan Parlindungan Harahap, dua aktivis yang mendampingi aksi ini, menyayangkan perbuatan Pemerintahan Kabupaten Tapsel pimpinan Dolly Pasaribu yang mendzolimi para tenaga kesehatan.
“Karena selama ini para Nakes itu telah mati-matian bekerja tanpa pamrih untuk mengabdi kepada masyarakat. Termasuk dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mereka berada di garda terdepan,” kata Ary Azy.
Dia harap Bupati Tapsel Gus Irawan mencabut keputusan Bupati Dolly Pasaribu dan memperpanjang SK pegawai honor yang dirumahkan itu. Juga memohon evaluasi kinerja oknum Kadis Dinas Kesehatan yang tidak bertanggung jawab.
Sementara Parlindungan Harahap mengaku miris dengan keputusan merumahkan Nakes. Sebab, mereka yang dirumahkan rata rata pejuang kesehatan pasca bencana Covid-19. Namun, saat ini dibelakangkan, bahkan dirumahkan.
Aksi dan tuntutan massa ini tidak mendapat jawaban yang pasti dari siapapun. Sebab itu, mereka membubarkan diri dan akan datang kembali beberapa hari kedepan untuk memperjuangkan nasib dan masa depan mereka.
Reporter: Lily Lubis
Kenapa negara ini makin hancur, kaya aja belum pernah malah tambah dimiskinkan, org kaya gaji 4,8 M sebulan disana korupsi 197 T Masih aja dibiarkan hidup dan dimanja2. Apa kabr gerindra tapsel madina lumbung suaramu janganlah kau abaikan.
Negeri makin hancur