Panyabungan, StartNews – Fraksi Partai Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) menilai pentingnya mengubah pendekatan reformatif menjadi transformatif untuk membangun masa depan, terutama menyangkut bidang ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina Zubaidah Nasution menyampaikan hal itu sebagai pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madina tahun 2025-2045 pada rapat peripurna, 29 November 2024.
“Kabupaten Madina yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan merupakan visi yang ditorehkan kabupaten ini dalam mewujudkan pembangunan 20 tahunan melalui delapan misi pencapaiannya,” kata Zubaidah.
Zubaidah mengungkapkan, fraksinya memandang transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan dilakukan tanpa menafikan betapa pentingnya pencapaian misi lainnya. Sehingga, dokumen-dokumen yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi dapat memberikan gambaran utuh seperti apa Madina 20 tahun yang akan datang.
Fraksi Partai Golkar menilai indeks modal manusia di bidang kesehatan dan pendidikan dapat dijadikan tolok ukur mewujudkan transformasi sosial menuju SDM yang berkualitas. Itu sebabnya, pemerintah harus berkomitmen menyediakan layanan kesehatan satu desa satu Pustu dan sekolah dasar unggulan dan SLTP unggulan yang berkarakter akhlakul karimah, minimal satu di setiap kecamatan.
Sementara untuk membangun masyarakat yang religius, kata Zubaidah, perlu dilakukan penguatan lembaga pendidikan seperti pesantren. Misalnya, mendorong lahirnya peraturan daerah tentang fasilitas penyelenggara pesantren. Selain itu, mendorong lahirnya peraturan daerah yang berkaitan dengan fungsi masjid menjadi masjid paripurna, sehingga masjid berfungsi sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju Madina yang madani.
“Untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh dan produktif, perlu ada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Agar keluar dari middle income trap (MIT), kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen,” kata alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kata dia, Fraksi Partai Golkar menilai perlunya perluasan lapangan kerja dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
“Kita jangan cepat puas terhadap bonus produksi dari kekayaan alam kita dan dana bagi hasil produksi sawit dari puluhan ribu hektare perkebunan kelapa sawit di wilayah pantai barat Madina,” ungkapnya.
Fraksi Golkar juga menilai garis pantai Madina sepanjang 170 kilometer belum tereksploitasi secara maksimal. Itu sebabnya, dibutuhkan langkah berani untuk menegosiasi ulang seluruh investasi yang mengelola sumber daya alam Madina, dengan kepemilikan saham pemerintah daerah di dalamnya.
“Kita perlu membentuk badan-badan usaha daerah yang mengelolanya. Hampir seperempat abad usia Madina, kita hanya mampu melahirkan BUMD yang mengurusi kebutuhan air, yang hari ini belum juga menunjukkan puncak keemasannya,” tutur Srikandi Golkar ini.
Fraksi Golkar juga menuntut pemerintah daerah harus kreatif, mandiri, dan inovatif guna mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah yang berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas, prima, dan adaptif.
Untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Fraksi Partai Golkar mendorong pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital. Sebab, penerapan teknologi informasi dan komunikasi menjadi keniscayaan.
“Sistem pelayanan publik yang terintegrasi akan membuat kinerja pemerintah meningkat, sehingga memuaskan masyarakat. Ini penting ditekankan karena penyusunan RPJPD Madina tentunya bermuara pada kepentingan menyejahterakan masyarakat,” tegas Zubaidah.
RPJPD tahun 2025-2045 merupakan rancangan regulasi yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah Madina untuk 20 tahun kedepan.
Untuk itu, Fraksi Partai Golkar menilai perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk membantu pengelolaan sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
“Kita harus menyelaraskan visi, misi, serta sasaran pokok arah kebijakan dan indikator pada RJPD untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045,” pungkasnya.
Reporter: Sir
