Panyabungan, StartNews Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Madina terhadap penyampaian nota keuangan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna di kantor DPRD Madina, Selasa (27/9/2022).
Rpat paripurna P-APBD itu juga dihadiri Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Sekda Madina Gozali Pulungan bersama sejumlah pimpinan OPD Pemkab Madina.
Dalam pidato tertulis, Sukhairi menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh anggota Dewan melalui perwakilan fraksi masing-masing yang telah memberikan pandangan umum, baik berupa pertanyaan, saran, masukan, dorongan, motivasi, dan apresiasi terhadap upaya dan kinerja yang telah dicapai pemerintah daerah dan rencana kegiatan kedepan.
Kemudian Sukhairi memberikan jawaban mengenai beberapa poin yang dipertanyakan oleh fraksi-fraksi DPRD, antara lain terkait target pendapatan asli daerah (PAD), tenaga kerja sukarela atau non-ASN pada tahun 2023, mengenai adanya kebijakan pemerintah terhadap pengurangan subsidi BBM, dan terkait PT SMGP.
Sukhairi mengatakan pada P-APBD tahun 2022, PAD didasarkan pada analisa dan estimasi yang realistis untuk dapat direalisasikan oleh masing-masing OPD pengelola PAD. Dalam rangka upaya peningkatan target dan capaian, pemerintah daerah akan mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pajak dan retribusi daerah.
Namun, pelaksanaan kajian ilmiah terkait potensi riil dari sektor PAD, Sukhairi memandang perlu dilakukan kajian ulang.
“Karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan juga perkembangan perekonomian di tengah-tengah masyarakat, kami memandang perlu dilakukan kajian ulang terhadap potensi PAD pada tahun-tahun mendatang,” kata Sukhairi.
Terhadap poin tenaga kerja sukarela untuk tahun 2023, Sukhairi mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Madina dalam tahapan pemetaan pengawai non-ASN. Hal itu sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 mengenai pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Terkait kebijakan pemerintah terhadap pengurangan subsidi BBM, Sukhairi mengatakan dalam konteks ini, pemerintah daerah telah menganggarkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, nelayan, UMKM, dan transportasi serta bantuan sosial lainnya, yakni sebesar 5 miliar 683 juta 471 ribu 930 rupiah.
“Hal ini sejalan dengan amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022,” jelasnya.
Lalu, mengenai poin terkait PT SMGP sebagai perusahaan tambang yang melakukan eksploitasi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, Sukhairi menerangkan bahwa kewenangan pengawasan teknis produksinya berada di tangan Kementerian ESDM.
“Meskipun demikian, untuk tidak terulangnya kasus kebocoran pipa maupun kebocoran gas, pemerintah daerah merekomendasikan peningkatan quality control yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM. Upaya penyelesaian terbaik untuk masyarakat Mandailing Natal, khususnya di sekitar wilayah kerja PT SMGP,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menjawab pandangan masing-masing fraksi DPRD Madina, yang secara garis besar mempertanyakan perencanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, mengenai kebijakan pelayanan dasar kepada masyarakat, kasus stunting, dan hal lainnya.
Rapat paripurna penyampaian nota jawaban Bupati Madina atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan P-APBD tahun anggaran 2022 ini dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis didampingi Wakil Ketua DPRD Madina Harminsyah Batubara, serta dihadiri puluhan anggota DPRD Madina.
Reporter: Rls
Discussion about this post