Bupati Madina Saipullah Nasution menghadiri Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta untuk memperkuat akses keuangan daerah demi mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.
Jakarta, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), guna memperkuat percepatan finansial bagi masyarakat daerah.
Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Madina itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan perluasan jangkauan layanan keuangan formal hingga ke pelosok wilayah.
Agenda strategis berskala nasional yang mengusung tema ‘Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia’ ini dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto serta dihadiri jajaran menteri kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara.
Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas terbentuknya jaringan TPAKD secara menyeluruh di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di hadapan para kepala daerah dan pemangku kepentingan sektor keuangan.
Presiden menegaskan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas keuangan merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” sebut Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi melaporkan, keberadaan 552 TPAKD yang tersebar di seluruh Indonesia secara konkret mendukung arah kebijakan Asta Cita, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dia memaparkan hingga tahun 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia telah menembus angka 69 persen. Sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” kata Friderica Widyasari Dewi.
Capaian inklusi keuangan tersebut sekaligus mencatatkan rekor positif karena berhasil melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang semula diproyeksikan sebesar 93 persen pada tahun 2029 mendatang.
Melalui keikutsertaan dalam rakornas ini, Pemkab Madina siap menyelaraskan program literasi dan inklusi keuangan pusat ke tingkat daerah agar berdampak langsung pada penguatan UMKM serta kesejahteraan masyarakat Madina.
Reporter: Sir
Discussion about this post