Panyabungan, StArtNews-Pemilihan Umum, baik itu pilpres, pileg atau pilkada merupakan interpretasi dari demokrasi sehingga harus berjalan dengan jujur dan adil. Upaya-upaya mencederai demokrasi bisa dianggap sebagai kejahatan yang tidak bisa ditolerir.
Pemungutan suara ulang (PSU) di Mandailing Natal (Madina) terjadi karena sebelumnya ada tindakan yang mencederai demokrasi dan suara rakyat. Untuk itu, Adi Mansar Nasution, Kuasa Hukum Paslon H. M. Jakfar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution meminta Bawaslu Madina berani mengusut dugaan pelanggaran Pilkada dan Kapolres menindak semua pihak yang berupaya merusak tatanan demokrasi.
“Bawaslu harus berada di garda terdepan mendobrak tirani dugaan pelanggaran Pilkada di Madina. Saya bermohon Bapak Kapolres agar tidak ragu memberikan tindakan kepada semua pihak, pendukung paslon manapun, sepanjang merusak tatanan demokrasi,” katanya kepada wartawan, Kamis (22/4).
Adi Mansar menilai ada upaya mencurangi PSU di Madina yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab berupa dugaan membuat gangguan perolehan suara.
Tindakan itu, kata Adi Mansar, berupa pengumpulan KTP warga yang terdaftar sebagai pemilik suara di 2 TPS Desa Kampung Baru, Panyabungan Utara. Selain itu ada juga dugaan pemberian uang kepada pemilik KTP.
Ia menjelaskan langkah oknum tersebut mengangkangi UU Nomor 7 Tahun 2007 yakni upaya terorganisir dan terencana menghalang-halangi orang lain atau pemilih untuk memberikan hak suaranya.
Sebelumnya diberitakan ada 4 dinas di lingkungan Pemkab Madina diduga turut serta dan berperan aktif memenangkan salah satu paslon.
Terakhir, Adi Mansar meminta masyarakat yang menerima uang dari pengumpulan KTP untuk memenangkan calon tertentu agar memfoto dan melaporkan oknum tersebut. Ia mengingatkan, dalam tatanan hukum di Indonesia pemberi dan penerima suap sama-sama dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
Tim Redaksi StArtNews
Editor: Roy Adam
