UIN Syahada Padangsidimpuan memilih jalur konsultasi dengan Kemenag RI dan menegakkan asas praduga tak bersalah terkait kasus dugaan perzinaan yang menyeret salah satu oknum ASN-nya.
Padangsidimpuan, StartNews – Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsidimpuan memilih berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) guna menyikapi pelaporan salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka ke Polrestabes Medan atas dugaan kasus perzinaan.
Keputusan melibatkan unsur pusat itu diambil setelah Rektorat UIN Syahada menggelar rapat pimpinan terbatas guna membahas isu moralitas yang telanjur viral di tengah masyarakat.
Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan Prof. H. Sumper Mulia Harahap mengatakan institusinya tidak ingin gegabah dan memilih mengedepankan prosedur formal birokrasi sekaligus menghormati koridor hukum yang sedang berjalan di kepolisian.
Dia menyadari pentingnya menjaga objektivitas di tengah desakan opini publik, sehingga asistensi langsung ke Inspektorat Jenderal dan Biro SDM Kementerian Agama menjadi prioritas. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan yang diambil nantinya tetap berada dalam koridor penegakkan Kode Etik dan Disiplin ASN dan sesuai undang-undang.
“UIN Syahada tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam perkara ini dan menyerahkan proses sepenuhnya kepada pihak yang berwewenang,” ujar Rektor Prof. H. Sumper Mulia Harahap saat memberikan keterangan pers bersama jajaran Wakil Rektor dan Kepala Biro di Padangsidimpuan, Jumat (12/6/2026) sore.
Sikap kehati-hatian pihak kampus ini sejalan dengan dinamika hukum yang terjadi di luar area akademik. Kasus itu tidak lagi berjalan satu arah.
Di saat laporan dugaan perzinaan di sebuah hotel di Medan yang dilayangkan oleh oknum polisi berinisial KL masih diproses oleh Polrestabes Medan, pihak terlapor, yakni ASH, juga melakukan perlawanan hukum. Melalui kuasa hukumnya, ASH melaporkan balik sejumlah akun media sosial ke Polda Sumatera Utara atas dugaan pencemaran nama baik.
Melalui respons itu, Sumper menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial dan pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap integritas pegawainya. Dia mengatakan pihaknya tidak menutup-nutupi kasus ini, tetapi tetap memastikan hak-hak hukum oknum ASN yang bersangkutan dijamin hingga ada keputusan hukum yang bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
Reporter: Lily Lubis
Discussion about this post