Pengalihan profesi petani ganja lewat program GDAD di Mandailing Natal (Madina) tidak hanya menekan peredaran narkotika, tetapi juga berpotensi menghemat biaya rehabilitasi negara sebesar Rp1,2 triliun.
Panyabungan, StartNews – Pengalihan satu orang penanam ganja atau tumbuhan terlarang melalui program Grand Design Alternative Development (GDAD) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diklaim mampu menghemat biaya rehabilitasi negara hingga Rp1,2 triliun. Angka penyelamatan anggaran ini menjadi sorotan dalam pelaksanaan program tahun kedua yang diinisiasi oleh Badan Nasional Narkotika (BNN).
Direktur Alternative Development BNN Brigjen Pol. Edy Swasono mengungkapkan, pendekatan kesejahteraan di wilayah rawan narkoba ini terbukti berdampak ekonomi dan sosial yang masif. Selain menghemat biaya pemulihan korban narkoba, langkah ini juga memutus mata rantai peredaran sejak dari hulu.
“Keberhasilan program diukur melalui Indeks GDAD atau Indeks Kerawanan Narkotika. Saat ini program memasuki tahun kedua. Pada tahun kelima, pemerintah menargetkan status kerawanan wilayah turun dari zona bahaya menjadi waspada hingga akhirnya aman,” ujar Edy Swasono di sela-sela kunjungannya ke Madina pada Selasa (9/6/2026).
Edy memaparkan secara akumulatif data, pembinaan terhadap satu mantan petani tanaman terlarang tidak sekadar menghemat kas negara, melainkan juga secara langsung menyelamatkan sekitar 400.000 jiwa dari ancaman ketergantungan narkotika.
Melihat potensi besar itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina merespons dengan mematangkan ekosistem ekonomi alternatif bagi masyarakat.
Bupati Madina H. Saipullah Nasution mengatakan pihaknya fokus membangun kemandirian ekonomi warga lokal melalui sektor industri kerajinan kreatif seperti pembuatan tusuk sate.
“Hasil produksi masyarakat nantinya ditampung BUMDes, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir ketidakpastian pasar. Masyarakat hanya perlu fokus memproduksi. Sementara BUMDes akan membeli dan menjualnya ke daerah yang membutuhkan,” kata Saipullah.
Saipullah menambahkan, intervensi ekonomi ini dipastikan akan terus berkembang dan tidak hanya berhenti pada sektor kerajinan tangan. Pemerintah daerah telah menyiapkan cetak biru untuk memperluas cakupan program ke sektor agronomi yang menjadi keunggulan wilayah Madina.
“Pemkab Madina tentu menyambut baik inisiatif BNN ini. Bantuan yang diberikan akan meringankan beban anggaran daerah dalam menyejahterakan masyarakat. Nantinya program ini akan diperluas ke sektor perkebunan seperti kopi dan tembakau,” kata Saipullah.
Program GDAD di Madina berjalan dengan skema kolaborasi lintas instansi, termasuk keterlibatan aktif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) VIII yang menyalurkan bantuan mesin produksi tusuk sate serta bibit tanaman.
Saipullah berharap sinergi ini menjadi solusi permanen yang membebaskan masyarakat dari jerat hukum sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka.
“Melalui edukasi dan penyediaan sarana produksi, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi terjebak di lingkaran hukum, melainkan meraih kesejahteraan melalui usaha halal dan produktif,” kata Saipullah.
Reporter: Sir
Discussion about this post