LANGKAH RSUD Panyabungan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis (9/4/2026) kemarin bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ini pernyataan sikap. Dengan memaparkan Rencana Strategis (Renstra) 2026–2030, rumah sakit plat merah ini secara terbuka memancang target menjadi pusat rujukan utama di wilayah Tapanuli bagian selatan (Tabagsel) pada tahun 2030.
Visi ini ambisius, tapi bukan tanpa fondasi. Kita patut mengapresiasi keberhasilan manajemen dalam menggaet dukungan pusat. Alokasi anggaran sebesar Rp50 miliar dari Kemenkes RI serta tambahan Rp22 miliar dari Bantuan Presiden (Banpres) untuk peralatan medis mutakhir seperti Cath Lab, CT Scan, hingga Mamografi merupakan pencapaian konkret.
Ini sinyal bahwa secara infrastruktur medis, RSUD Panyabungan sedang bersiap “naik kelas” agar warga Mandailing Natal (Madina) tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Medan atau Padang demi layanan spesialis.
Namun, transformasi sebuah rumah sakit tidak bisa hanya bersandar pada kemegahan alat dan pembaruan gedung. Ada catatan kritis yang harus digarisbawahi agar visi 2030 ini tidak layu sebelum berkembang.
Pertama, persoalan identitas dan kebanggaan daerah. Benar apa yang disampaikan tokoh masyarakat Khoiruddin Faslah Siregar. RSUD Panyabungan membutuhkan nama yang memiliki “ruh” kearifan lokal Mandailing Natal.
Sebab, identitas bukan sekadar label, melainkan bentuk kedekatan emosional antara institusi dengan masyarakatnya. Nama yang mencerminkan ketokohan atau nilai lokal akan memperkuat posisi rumah sakit ini sebagai kebanggaan kolektif warga Madina.
Kedua, krisis sumber daya manusia (SDM) spesialis. Alat medis canggih senilai miliaran rupiah akan menjadi besi tua jika tidak dioperasikan oleh tangan-tangan ahli. Komitmen dr. Rusli Pulungan untuk menambah dokter spesialis dan sub-spesialis harus didukung penuh oleh kebijakan politik anggaran Pemkab Madina.
Program beasiswa bagi dokter umum untuk menempuh pendidikan spesialis bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin keberlanjutan layanan jangka panjang.
Ketiga, aksesibilitas dan wajah depan rumah sakit. Ini kritik paling mendasar yang disampaikan Ketua PWI Madina Zamharir Rangkuti. Bagaimana mungkin sebuah institusi memimpikan status “rujukan utama” jika akses ambulan menuju gerbang saja terhambat oleh parkir liar dan pedagang kaki lima?
Manajemen RSUD memang tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi lintas sektoral dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk menata kawasan sekitar. Wajah sebuah rumah sakit dimulai dari kemudahan aksesnya, bukan hanya kecanggihan di dalam ruang operasinya.
Terakhir, soal konsistensi motto “Si Jeges”. Keramahan, kebersihan, dan profesionalisme tidak boleh berhenti sebagai slogan di spanduk FKP, tetapi harus terinternalisasi dalam setiap tegur sapa perawat hingga kebersihan toilet di bangsal kelas tiga.
Kita mendukung transformasi RSUD Panyabungan. Kini kita menunggu, apakah Renstra 2026–2030 ini akan melahirkan mercusuar pelayanan kesehatan yang benar-benar humanis? Ataukah hanya sekadar modernisasi fisik yang melupakan detail-detail kecil di lapangan?
Dukungan pemerintah pusat sudah di tangan. Kini bola panas ada di tangan manajemen dan Pemerintah Kabupaten Madina untuk membuktikan bahwa slogan ‘Madina Maju, Madina Madani’ bukan sekadar jargon di atas kertas.
Penulis: Saparuddin Siregar | Pemimpin Redaksi StartNews.co.id
Discussion about this post