Ramadan, Retorika Pelayanan, dan Ujian Konsistensi di Madina

PELAKSANAAN salat tarawih perdana di Masjid Agung Nur Ala Nur, Panyabungan, Rabu (18/2/2026), tidak hanya menjadi penanda dimulainya ritual ibadah bagi masyarakat Mandailing Natal (Madina). Di balik saf-saf yang rapat, terselip pesan penting dari Bupati Madina H. Saipullah Nasution, yang mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menjadikan lapar dan dahaga sebagai alasan “loyo” dalam bekerja.

Secara normatif, ajakan bupati ini patut diapresiasi. Beliau mencoba menyatukan aspek spiritualitas dengan etos kerja profesional. Namun, bagi masyarakat Madina yang sudah kenyang dengan janji-janji manis birokrasi, pernyataan ini memicu satu pertanyaan. Apakah ini sekadar pesan musiman atau sebuah komitmen yang terukur?

Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap memasuki bulan suci, produktivitas birokrasi sering kali ikut berpuasa. Jam kerja yang dipangkas kerap disalahartikan sebagai relaksasi kinerja.

Bupati Saipullah menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan, bukan menambah persoalan. Kalimat ini sangat kuat, tetapi sekaligus menjadi beban pembuktian bagi Pemkab Madina.

Masalah-masalah klasik di Madina, mulai dari infrastruktur jalan yang membutuhkan pengawasan, layanan kesehatan di pelosok, hingga efektivitas administrasi di kantor-kantor dinas, tidak akan berhenti hanya karena bulan Ramadan tiba. Justru di bulan ini, kebutuhan masyarakat sering kali meningkat. Jika pelayanan melambat, maka pesan religius di mimbar masjid hanya akan berakhir sebagai retorika tanpa makna.

Kritik utama kita terletak pada bagaimana instruksi bekerja optimal ini dikontrol. Tanpa adanya sistem pengawasan yang ketat selama Ramadan, imbauan bupati hanya menjadi angin lalu di telinga para ASN yang lebih memilih pulang lebih awal atau bersantai di sela jam kerja.

Kita perlu melihat bagaimana bupati mengukur kinerja optimal di bulan Ramadan? Apakah jajaran pimpinan OPD juga menunjukkan integritas yang sama atau hanya menuntut staf di bawahnya? Apakah ada kanal bagi warga Madina untuk melapor jika mereka menemukan kantor pelayanan yang kosong atau petugas yang tidak kooperatif selama bulan puasa?

Ramadan seharusnya memang menjadi momentum transformasi, bukan sekadar transisi jadwal makan. Kita mendukung penuh harapan bupati agar Ramadan 1447 Hijiriah ini menjadi sarana meningkatkan kualitas diri.

Namun, bagi rakyat Madina, kemenangan yang disebut bupati bukan hanya soal menahan nafsu, melainkan juga merasakan kehadiran pemerintah yang sigap dan solutif di saat mereka membutuhkan.

Jangan sampai setelah Lebaran tiba, satu-satunya hal yang meningkat dari Pemkab Madina hanyalah tumpukan berkas yang tertunda karena alasan berpuasa. Pak Bupati sudah melempar janji di rumah Tuhan. Kini saatnya rakyat menagih buktinya di kantor-kantor pelayanan. (*)

Penulis: Saparuddin Siregar | Pemimpin Redaksi StartNews.co.id