MANDAILING Natal (Madina) sedang diuji. Belum selesai duka dan lelah akibat bencana alam yang melanda, kini masyarakat dan pemerintah daerah dihadapkan pada ‘bencana’ turunan yang tidak kalah genting, yakni kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Di tengah situasi darurat seperti sekarang, energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan nadi kehidupan. Tanpa BBM, upaya penyelamatan hanyalah wacana. Oleh karena itu, langkah Bupati Madina H. Saipullah Nasution yang menyurati Executive GM Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga pada 1 Desember 2025 adalah langkah taktis yang harus didukung penuh. Permintaan untuk mengalihkan atau menambah suplai BBM dari Depot Teluk Kabung, Sumatera Barat, bukan sekadar alternatif, melainkan keharusan logistik.
Alasan yang dikemukakan Pemkab Madina sangat rasional dan mendesak. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Alat berat yang seharusnya membersihkan material longsor, kini terdiam karena tangki kosong. Mobilisasi bantuan sembako tersendat. Proses evakuasi korban terhambat. Inilah ironi yang menyakitkan. Kita memiliki sumber daya untuk menolong, tetapi lumpuh karena ketiadaan bahan bakar.
Lebih jauh lagi, dampak sosial mulai terasa. Antrean panjang di semua SPBU yang berujung pada pertengkaran antar-warga menjadi sinyal bahaya. Psikologis masyarakat yang sudah terguncang oleh bencana alam tidak boleh ditambah bebannya dengan konflik horizontal hanya demi seliter bensin.
Usulan pengalihan suplai dari Dumai ke Teluk Kabung menjadi solusi cerdas untuk memangkas birokrasi dan jarak. Hitungan matematisnya jelas. Suplai dari Dumai memakan waktu 24 jam dengan kuota terbatas. Sementara dari Teluk Kabung, Padang, hanya butuh waktu sekitar 12 jam. Penghematan waktu 12 jam dalam situasi tanggap darurat merupakan selisih antara nyawa yang selamat atau melayang.
Dalam konteks kebencanaan, sekat-sekat administratif wilayah kerja (Regional Sumbagut versus Sumbar) harus dikesampingkan. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang mandat pelayanan publik, harus menunjukkan fleksibilitas. Manajemen krisis menuntut kecepatan, bukan kepatuhan kaku pada rute distribusi normal yang terbukti tidak efektif saat cuaca ekstrem.
Kita ikut mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk tidak sekadar ‘mengkaji’ permohonan ini, tetapi segera mengeksekusinya. Tambahan kuota BBM yang diminta bupati Madina juga sangat wajar mengingat tingginya intensitas penggunaan alat berat dan kendaraan operasional.
Jangan sampai birokrasi menjadi penghalang kemanusiaan. Jika Depot Teluk Kabung lebih dekat dan lebih cepat menjangkau Madina, maka itulah jalan yang harus ditempuh.
Saat ini, masyarakat Madina tidak butuh alasan teknis. Masyarakat butuh alat berat yang bergerak menyingkirkan longsor dan ambulans yang bisa melaju tanpa takut mogok. Bola kini ada di tangan Pertamina. (Saparuddin Siregar)
Discussion about this post