Panyabungan, StartNews Petugas kesehatan di RSUD Panyabungan kewalahan melayani permohonan tes kesehatan yang diajukan peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah dinyatakan lulus. Antrean pengurusan surat kesehatan terpaksa dibatasi 150 peserta per hari.
Hari ini, Rabu (3/1/2024), pihak RSUD Panyabungan hanya menyiapkan 150 nomor antrean guna mengantisipasi panjangnya antrean peserta PPPK yang mengurus surat kesehatan.
Direktur RSUD Panyabungan dr. Rusli Pulungan mengatakan pihaknya terpaksa membatasi jumlah nomor antrean lantaran keterbatasan jumlah petugas dan peralatan yang dimiliki rumah sakit untuk melakukan tes kesehatan.
Hingga 14 Januari 2024, diperkirakan sebanyak 1.500 peserta seleksi PPPK yang lulus akan mengurus surat kesehatan di RSUD Panyabungan.
Kami upayakan sebelum tanggal 14 Januari 2024, semua peserta akan mendapatkan administrasi tes kesehatan dari rumah sakit ini, tutur Rusli.
Sesuai surat edaran BKPSDM Madina, peserta PPPK yang dinyatakan lulus harus menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi jasmani, rohani, tes urine, dan psikotropika.
Menurut Rusli, mereka yang melakukan tes kesehatan di RSUD Panyabungan bukan hanya peserta PPPK formasi Pemkab Madina, tetapi banyak juga formasi Pemprov Sumatera Utara.
Tentunya kami tidak bisa membeda-bedakan mereka. Kami memberikan pelayanan yang sama ke semua pemohon, katanya.
Sebelumnya, Rusli menjelaskan biaya kepengurusan surat kesehatan berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Madina Nomor 46 Tahun 2019. Dalam Perbup itu tertera biaya tes sesehatan jiwa Rp200 ribu, pemeriksaan narkoba Rp200 ribu, pemeriksaan kesehatan untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain oleh dokter umum Rp30 ribu, dan biaya administrasi Rp50 ribu, sehingga berjumlah Rp480 ribu.
Menurut dia, pelayanan di RSUD Panyabungan lebih murah, cepat, dan nyaman. Makanya banyak pelamar PPPK dari kabupaten/kota lain memilih mengurusnya di rumah sakit ini, ujarnya.
Reporter: Agus Hasibuan
Discussion about this post