Panyabungan, StartNews Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution mengaku sudah berusaha keras memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya terkait plasma dan sengketa agraria di wilayah pantai barat, selama dua tahun kepemimpinannya bersama wakil bupati Atika Azmi Utammi Nasution.
Sukhairi mengungkapkan hal itu saat rapat dengan Lembaga Adat dan Budaya Ranah Nata yang menghadirkan manajemen perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Natal. Rapat yang juga dihadiri Wabup Madina Atika Azmi Utammi itu digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Panyabungan, Rabu (12/7/2023).
Sukhairi menegaskan penyelesaian beragam masalah di Madina, termasuk masalah plasma dan sengketa agraria, bukan hal yang mudah dilakukan. Menurut dia, dibutuhkan kekompakan masyarakat dengan pemerintah agar perjuangan meraih hak-hak rakyat ini bisa lebih mudah dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum.
“Di samping itu, kami meminta kepada pihak perusahaan bersedia membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat seperti lembaga adat. Kami yakin semua bisa kita musyawarahkan jika kita membuka diri untuk berdialog,” tutur Sukhari.
Sementara Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi mengatakan Pemerintah Kabupaten (P)emkab) Madina menginginkan adanya solusi untuk menyelesaikan persoalan plasma ini, sehingga masyarakat pantai barat mendapatkan hak-haknya dari perusahaan sesuai regulasi yang mengatus plasma.
“Kami berharap ada MoU antara masyarakat dan perusahaan terkait kemitraan plasma, sehingga kehadiran perusahaan benar-benar bermanfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
“Saya minta dalam waktu dekat ekspos semua perusahaan dan overlay langsung kondisi, khususnya terkait plasma ini, di ruangan saya untuk bisa kita rumuskan solusinya,” tuturnya.
Selain bupati dan wakilnya, pertemuan itu juga dihadiri Kepala BPN Madina, Asisten II Setdakab Madina Saparuddin, Kepala Dinas Pertanian Siar Nasution, Kadis Perizinan Faisal, Kadis Perkim Ruli, Kadis Koperasi Fandi, Camat Natal Ali Syahbana, Penilai Usaha Perkebunan Syahwil, Lembaga Adat Budaya Ranah Nata, Majelis Adat, perwakilan PT GLP, PT PSU, PT RMM, dan PT DIS.
Reporter: Rls
Discussion about this post