Panyabungan, StartNews Fraksi Amanah Berkarya DPRD Mandailing Natal (Madina) menyoroti sejumlah persoalan penting yang belum terselesaikan di kabupaten ini, mulai dari perizinan perusahaan tambang emas, konflik Singkuang hingga pembangunan Pasarbaru Panyabungan dan RSUD.
Ketua Fraksi Amanah Berkarya DPRD Madina Nisad Sidiq Nasution menyampaikan sejumlah persoalan itu sebagai pandangan fraksinya pada rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Madina, Senin (10/72023).
Membacakan pandangan Fraksi Amanah Berkarya, Nisad Sidiq meminta pemerintah meninjau kembali perizinan PT Sorik Mas Mining yang hingga kini masih tahap eksplorasi.
“PT Sorik Mas Mining sudah puluhan tahun beroperasi di Madina, tapi masih tetap tahap eksplorasi. Ini tidak jelas kontribusinya bagi daerah,” katanya.
Sidiq juga mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses anggota DPRD tidak direalisasikan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan krisis kepercayaan terhadap anggota DPRD.
Pemerintah daerah juga harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui potensi sumber daya alam (SDA) dan penyertaan modal di PT SMGP. Seterusnya, pemerintah harus konsisten dalam penyelesaian konflik masyarakat Singkuang I dengan PT Rendi,” papar Sidiq.
Fraksi Amanah Berkarya juga menyoroti progres pembangunan Pasarbaru Panyabungan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan kondisi jalan yang rusak dan sempit di daerah Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi menuju Desa Huta Lombang, Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
Fraksi ini juga menyinggung rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madina, satu di antaranya akibat pengelolaan dunia pendidikan yang salah urus.
“Pengangkatan kepala sekolah tidak berdasarkan kemampuan. Kemudian banyaknya titipan program yang dananya bersumber dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Contohnya, tes IQ, pengadaan rebana, dan lain lain,” ujarnya.
Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Madina Harminsyah Batubara itu diskors hingga Selasa, 11 Juli 2023.
Sidang paripurna tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda Madina dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Reporter: Fadli Mustafid
Discussion about this post