Panyabungan, StartNews Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Ahmad Meinul Lubis memastikan tidak ada mahar atau permintaan uang dalam penentuan penjabat (Pj) kepala desa.
Meinul menyampaikan hal itu menanggapi isu terkait adanya permintaan uang untuk penetapan 544 Pj. kepala desa di Madina. “Kami pastikan, baik dari Pak Bupati maupun Dinas PMD, tidak ada instruksi atau perintah mengenai hal itu (permintaan uang),” kata Meinul di Panyabungan, Madina, Sumut, Selasa (21/2/2023).
Meinul mengatakan pihaknya perlu memperjelas situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena Dinas PMD terus menjadi sasaran kritik dan tuduhan tak berdasar.
“Kami jadi sasaran tembak isu ini. Seakan-akan kami yang memerintahkan adanya permintaan uang kepada calon Pj,” ujarnya.
Meinul menegaskan kepada semua pihak untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok dari penetapan Pj. ini.
Dia menyebutkan, penetapan Pj. dilakukan dengan melihat beberapa indikator, sehingga terpilih yang qualified. “Pj. harus bisa mentransfer ilmu ke desa, sehingga terjadi pembaharuan di desa,” tuturnya.
Reporter: Roy Adam
Discussion about this post