Medan, StartNews Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya delapan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Utara yang tidak sesuai ketentuan, tetapi laporan keuangan Pemprov Sumut tetap mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Kepala Subbagian Humas dan TU BPK Perwakilan Sumut Mulya Widyopati mengatakan pihaknya menemukan adanya delapan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Utara yang tidak sesuai ketentuan. Di antaranya, kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan. Selain itu, ada belanja bantuan pembuatan bak becak bermotor yang belum selesai dikerjakan.
“Belanja tidak terduga atas delapan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 tidak sesuai ketentuan,” kata Mulya Widyopati seperti dilansir detik.com, Kamis (27/5/2021).
Berdasarkan temuan itu, BPK memerintahkan Inspektorat Sumut meminta bukti pertanggungjawaban program yang dilakukan. Jika pertanggungjawaban tidak sesuai, kata Mulya, dana yang dikeluarkan harus dikembalikan ke kas daerah.
Ironisnya, meski ada beberapa catatan tentang laporan keuangan tersebut, Pemprov Sumut tetap mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat WTP diterima Pemprov Sumut selama 7 tahun berturut-turut.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka BPK memberikan opini WTP atas LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2020. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP untuk kali ketujuh.
Sumber: detik.com
Discussion about this post