Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga tokoh publik di depan Komisi III DPR.
Jakarta, StartNews – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama sejumlah perwira tinggi Polri dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, tokoh organisasi kemasyarakatan, pengusaha, hingga kalangan media.
Suyudi menyampaikan temuan hasil penyidikan tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, penyidik menduga Listyo Sigit berperan sebagai penerima akhir atau pengguna akhir (end user) dari aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi di hadapan anggota Dewan.
Suyudi menjelaskan, penyidik turut mendalami dugaan pemanfaatan hasil penyadapan tersebut untuk memengaruhi pihak lain dalam sebuah perbuatan melawan hukum.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.
Selain memaparkan dugaan keterlibatan Listyo Sigit, Suyudi menguraikan konstruksi peran Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi (SU). Penyidik menduga Slamet menyetujui teknis pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasilnya kepada Listyo Sigit.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ucap Suyudi.
Dalam rapat kerja tersebut, Suyudi juga menjelaskan dugaan keterlibatan tersangka Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso (EH) yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon). Penyidik menduga Eko menerima instruksi target penyadapan dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari arahan Listyo Sigit.
“EH yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” tutur Suyudi.
Sementara Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution (AS) diduga bertugas menerima instruksi dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator lapangan untuk mengeksekusi penyadapan tanpa dasar permohonan resmi penyidik.
Suyudi menyebut Ahrie Sonta juga melaporkan hasil penyadapan tersebut kepada Listyo Sigit serta memerintahkan pihak berinisial TK untuk melakukan pengawasan (surveillance).
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” pungkas Suyudi.
Reporter: Sir
Discussion about this post