Ditres PPA dan PPO Polda Sumut membongkar dua sindikat penempatan pekerja migran ilegal ke Malaysia, menangkap empat tersangka termasuk oknum PNS, dan menyelamatkan 11 korban.
Medan, StartNews – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara (Sumut) membongkar dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural tujuan Malaysia serta menyelamatkan 11 calon pekerja dari jerat perdagangan orang.
Dalam operasi penindakan tersebut, penyidik menangkap empat tersangka, yang salah satunya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum memaparkan pengungkapan dua kasus berbeda ini saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).
Subdit III Ditres PPA dan PPO menindaklanjuti dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026 yang membongkar modus penyamaran wisatawan hingga penyelundupan melalui jalur laut menggunakan kapal tongkang.
“Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Kristinatara.
Pada pengungkapan perkara pertama, tim penyidik menangkap dua tersangka perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026. Tersangka ES bertugas merekrut calon pekerja sekaligus mengurus dokumen paspor. Sementara S alias R mengatur akomodasi transportasi dan tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.
Kedua tersangka mengiming-imingi dua perempuan asal Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai, yakni RA (24) dan NR (20), pekerjaan sebagai perawat lansia serta pengasuh bayi dengan tawaran gaji Rp6,7 juta hingga Rp8,6 juta per bulan.
Polisi juga menggagalkan keberangkatan tiga calon pekerja mandiri lainnya sehingga total lima korban selamat dari jaringan pertama ini.
“Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia,” jelas Kristinatara.
Sementara pada perkara kedua yang terungkap pada 3 Oktober 2026 di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, polisi meringkus tersangka SB alias Pak H (57) bersama seorang PNS berinisial MDT (43).
Tersangka SB mengatur proses perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan pekerja secara ilegal memakai kapal tongkang melalui jalur tikus perairan. Sedangkan MDT menjemput para korban dari loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Internasional Kualanamu.
Dari sindikat kedua ini, polisi menyelamatkan enam calon pekerja migran yang berasal dari Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara. Penyidik juga menyita barang bukti satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, satu unit Ford Everest, sembilan telepon genggam, serta uang tunai Rp8,6 juta.
Untuk melengkapi berkas perkara, penyidik memeriksa sembilan saksi serta menggandeng ahli dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik Polda Sumut.
Penyidik menjerat kedua tersangka kasus pertama dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara itu, kedua tersangka pada kasus kedua menghadapi jeratan Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas Kristinatara.
Dia juga mengimbau masyarakat yang berniat bekerja ke luar negeri agar selalu menempuh jalur prosedural melalui lembaga penyalur resmi guna mencegah risiko eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.
Reporter: Sir
Discussion about this post