Pemprov Sumut mengandalkan kontribusi BUMD dan tim teknis baru untuk mendongkrak realisasi PAD Semester II Tahun 2026 yang baru mencapai 59,15 persen.
Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengandalkan sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai tumpuan untuk mengejar ketertinggalan Pendapatan Asli Daerah Semester II Tahun 2026 yang hingga September baru menyentuh angka 59,15 persen.
Strategi pergerakan simultan itu mengemuka saat Wakil Gubernur Sumut Surya memimpin Rapat Pimpinan Akselerasi Percepatan Target Realisasi PAD di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (23/9/2026).
Sektor BUMD menunjukkan performa paling progresif dibandingkan sektor penerimaan lain dengan membukukan realisasi Rp325 miliar atau 79,7 persen dari target Rp407 miliar.
Kontribusi signifikan ini didorong oleh porsi dividen PT Bank Sumut yang telah menyetor Rp265 miliar dari target Rp350 miliar, serta PT PPSU yang melampaui target hingga 103,23 persen atau setara Rp6,9 miliar.
Untuk menambal kelemahan di sektor retribusi dan pajak daerah yang belum optimal, Pemprov Sumut mengoperasikan Tim Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur. Tim teknis yang menggabungkan Bappelitbang, BKAD, Inspektorat, dan Biro Hukum ini bertugas mengawal evaluasi secara berkala agar hambatan di lapangan langsung mendapatkan penanganan.
Wakil Gubernur Sumut Surya menuntut komitmen dari 15 OPD dan BUMD untuk menanggalkan kerja sektoral demi mengamankan pundi-pundi kas daerah hingga akhir tahun anggaran.
“Dalam optimalisasi pendapatan ini, kita harus satu bahasa dan satu langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Terutama kepada 15 OPD dan BUMD,” tegas Surya di hadapan para pimpinan instansi Pemprov Sumut.
Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut Timur Tumanggor memaparkan total pendapatan daerah saat ini menyentuh Rp8,9 triliun atau 69,8 persen dari target total Rp12,8 triliun.
Meskipun angka tersebut mencatatkan kenaikan dibandingkan periode sama tahun 2025 yang berada di level 59,06 persen, sektor Pajak Daerah masih membutuhkan kerja keras karena baru terealisasi Rp3,5 triliun atau 56,59 persen dari target Rp6,2 triliun.
Pemprov Sumut memproyeksikan pengawasan melekat dan evaluasi berkala dari tim khusus mampu mendongkrak realisasi pajak kendaraan, retribusi, hingga dividen BUMD sebelum penutupan tahun anggaran 2026.
Reporter: Sir
Discussion about this post