Bupati Madina H. Saipullah Nasution dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis menyatukan komitmen untuk memberantas korupsi dan membenahi tata kelola birokrasi dalam pakta integritas yang disaksikan oleh pimpinan KPK di Medan.
Medan, StartNews – Pemimpin eksekutif dan legislatif Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengikat janji bersama untuk memberantas praktik korupsi dan merombak tata kelola pemerintahan dalam rapat koordinasi yang disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026).
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati Madina H. Saipullah Nasution dan Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis. Penandatanganan dokumen komitmen tersebut merupakan agenda utama dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi se-Sumatera Utara.
Sebelum tinta ditorehkan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin pembacaan komitmen bersama yang diikuti secara serentak oleh seluruh kepala daerah beserta ketua DPRD dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini.
“Langkah ini bukanlah sekadar seremonial di atas kertas, melainkan wujud kesediaan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Madina dalam melakukan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan guna memperkuat transparansi serta akuntabilitas birokrasi kita,” kata Saipullah.
Bukti keseriusan Pemkab Madina dalam mengawal pakta integritas ini juga terlihat dari delegasi yang dibawa ke ibu kota provinsi. Kehadiran Saipullah turut dikawal Pj. Sekda Afrizal Nasution, Inspektur Daerah Munawar, hingga jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah penyerap anggaran seperti Kepala BPKAD Randuk Efendi Siregar, Kepala Bapperida Ahmad Martua, Sekwan Rahmat Rizki Ramadan, Kadis PUPR Abdul Rahim Siregar, Kadis Pendidikan dr. Mhd. Faisal Situmorang, dan Kadis Kesehatan drg. Muhammad Firdaus Batubara.
Dukungan dari pimpinan daerah beserta jajaran teknis ini diharapkan tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi segera diterjemahkan ke dalam sistem pelayanan publik di Madina yang sejalan dengan program-program anti-korupsi dari pemerintah pusat.
Reporter: Sir
Discussion about this post