
Panyabungan. StArtNews –Seharusnya sebahagian anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020 dialokasikan sebanayak 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang sudah mulai resah akibat dampak sosial pandemi virus corona (Covid -19).
Demikian dikatakan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) H. M Jakfar Sukhairi Nasution pada wartawan, Senin (20/04).
Dia mengatakan, realokasi dana desa ini sudah jelas bisa dilakukan sesuai dengan Permendes terbaru bahwa BLT bukan dalam bentuk bahan sembako, melainkan uang tunai agar bisa dimanfaatkan masyarakat di tengah pandemi.
“Sebaiknya harus 40 persen dana desa tersebut dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang semestinya menjadi atensi bagi semua pemangku kebijakan demi kemanusiaan,” ujarnya.
Meskipun sebelumnya Pemerintah Daerah Madina sudah sempat membahas penggunaan DD sebesar 14 persen untuk penanganan Covid-19. Jakfar berpendapat harusnya besarannya dianikkan menjadi 40% demi kemanusiaan.
“Ini harus ada dukungan semua pihak agar masyarakat bisa terbantu di wabah pandemi (Covid -19),” Katanya.
Politisi PKB ini melanjutkan dari Permendes terbaru tersebut, kebijakan pemerintah pusat tentunya sudah didasari pertimbangan yang matang dan itu harus direspon pemerintah daerah secara objektif dan tidak kaku dalam konteks menyelamatkan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Efek kekurangan sembako ini bisa memicu kerusuhan jika tidak diantisipasi sedini mungkin, apalagi saat ini sudah menjelang bulan Ramadan setelah itu Hari Raya Idulfitri yang tentunya tuntutan kebutuhan masyarakat semakin tinggi,” sebutnya.
Dia berharap agar Dinas PMD, Camat dan Kepala Desa di Madina bisa bersinergi dengan mengutamakan program-program desa yang bersifat vital. Begitu juga dengan para perangkat desa untuk selalu pro-aktif mengawasi pengalokasian DD.
“Tunda dulu progargam yang yang tidak bersifat penting itu. Kalau pun ada indikasi KKN dalam penggunaan DD termasuk untuk pencegahan Covid-19, BPD segera laporkan ke berwenang,” cetusnya.
Selanjutnya Wabup Madina mengatakan, bahwa pemotongan dana DAK oleh pemerintah pusat akibat virus corona juga merupakan dilema bagi daerah karena banyak aktivitas usaha yang melibatkan orang banyak menjadi terhenti, dan berakhir. Hal ini bisa memicu lonjakan angka pengangguran di Madina.
Seperti penambangan pasir di sejumlah sungai yang biasanya ramai kini terlihat sepi. Mobil-mobil angkutan pasir dan barang juga banyak parkir. Produksi batu bata terhenti dan banyak aktivitas perekonomian masyarakat terpaksa stagnan. Karena itu satu-satunya jalan adalah menggunakan DD secepat dan semaksimal mungkin sehingga beban yang dihadapi masyarakat bisa teringankan.
Reporter: Hasmar Lubis
Editor: Hanapi Lubis