STABILITAS politik di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali diuji. Belum genap satu tahun pemerintahan Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA) pasca-terpilih pada Pilkada 2024, publik dikejutkan oleh manuver terbuka dari salah satu organ relawan pemenangan yang menamakan diri “Tim Gordang Sambilan”.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (24/11/2025), tim yang dikomandani Miswaruddin Daulay sebelumnya menjadi salah satu motor penggerak suara di akar rumput ini secara blak-blakan menagih “utang” logistik dan operasional yang diklaim belum diselesaikan oleh pihak yang mereka dukung pada kontestasi politik tahun lalu.
Peristiwa ini bukan sekadar masalah finansial antara kandidat dan relawan. Ini sinyal turbulensi politik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan daerah jika tidak segera dikelola.
Konferensi pers Tim Gordang Sambilan membuka kotak pandora mengenai sisi gelap biaya demokrasi lokal. Dalam lanskap politik Indonesia, relasi antara kandidat dan tim pemenangan seringkali dibangun di atas fondasi transaksional—mulai dari janji jabatan hingga komitmen penggantian biaya operasional lapangan.
Ketika “janji manis” masa kampanye bertemu dengan realitas birokrasi dan keterbatasan anggaran pasca-pelantikan, gesekan internal tak terelakkan. Apa yang dilakukan oleh Tim Gordang Sambilan merupakan manifestasi kekecewaan yang memuncak. Mereka tidak lagi bisik-bisik di ruang tertutup, melainkan menabuh genderang di ruang publik.
Pilihan nama ‘Gordang Sambilan’— ikon budaya Mandailing yang melambangkan kekompakan dan kekuatan— kini menjadi ironi. Genderang yang dulu ditabuh untuk mengumpulkan suara, kini ditabuh untuk menagih janji.
Aksi tagih utang secara terbuka ini membawa risiko politik yang serius bagi kepemimpinan daerah saat ini. Paling tidak, misalnya, ketika tim internal “bernyanyi” soal utang, persepsi publik terhadap integritas pemimpin daerah akan tergerus.
Muncul pertanyaan logis, jika komitmen terhadap orang-orang yang berjuang memenangkannya saja diabaikan, bagaimana dengan komitmen terhadap janji kampanye kepada rakyat luas?
Dampak lainnya, energi pemerintah daerah yang seharusnya fokus pada pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur di pantai barat Madina atau pengembangan ekonomi kreatif Madina, kini terancam tersedot untuk melakukan damage control politik. Konsolidasi internal yang rapuh akan membuat roda birokrasi berjalan lambat.
Tuntutan Tim Gordang Sambilan menempatkan bupati di persimpangan jalan. Mengabaikan tuntutan ini berisiko memicu gelombang protes lanjutan yang lebih besar, mengingat struktur tim pemenangan biasanya memiliki jejaring hingga ke desa-desa. Namun, memenuhinya dengan cara yang tidak patut juga berisiko hukum.
Solusi terbaik, yang mungkin dapat dilakukan, adalah penyelesaian secara transparan dan kekeluargaan. Nilai-nilai yang sebenarnya dijunjung tinggi dalam adat Dalihan Na Tolu. Jika utang tersebut bersifat perdata, katakanlah biaya operasional yang tercatat, maka harus diselesaikan melalui mekanisme privat, bukan membebankannya pada keuangan daerah.
Yang perlu diingat, konferensi pers Tim Gordang Sambilan harus menjadi wake-up call atau pengingat bagi seluruh aktor politik di Madina. Pilkada 2024 mungkin sudah berlalu di kalender, tetapi ekor permasalahannya masih tertinggal.
Masyarakat Madina kini menunggu, apakah pemimpin mereka akan sibuk memadamkan api konflik internal ini demi kepentingan kelompok? Ataukah mampu membuktikan kenegarawanan dengan menyelesaikan masalah tanpa mengorbankan kepentingan rakyat banyak?
Ingatlah…! Politik itu bukan hanya soal cara meraih kekuasaan, tetapi bagaimana mengelolanya dengan bermartabat setelah kursi didapatkan. (Saparuddin Siregar)
Discussion about this post