Mendagri sekaligus Kasatgas PRR Tito Karnavian mengungkapkan alasan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 lebih besar dibanding Aceh dan Sumbar.
Jakarta, StartNews –Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Tito Karnavian mengungkapkan besarnya nilai pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut) disebabkan besaran pemotongan anggaran yang dialami wilayah tersebut pada masa penyesuaian sebelumnya.
Langkah pengembalian dana fiskal itu menjadi komitmen pemerintah pusat untuk memulihkan kapasitas anggaran daerah-daerah yang terdampak bencana alam banjir dan longsor pada tahun 2025.
Tito mengatakan pengembalian dana itu dihitung secara proporsional berdasarkan pemotongan TKD yang sempat diberlakukan di masing-masing wilayah terdampak. Saat kebijakan penyesuaian TKD 2026 diterapkan, Sumut mengalami pencabutan anggaran mencapai Rp6 triliun. Sementara Provinsi Sumatera Barat dan Aceh masing-masing mengalami pemotongan Rp2,6 triliun dan Rp1,6 triliun.
“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” kata Tito Karnavian usai memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terdampak bencana di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menariknya, di balik statusnya sebagai penerima pengembalian TKD terbesar, Sumut justru menunjukkan solidaritas fiskal yang tinggi dengan menggelontorkan dana hibah Rp260 miliar. Dana ini disalurkan bagi pemerintah daerah lain yang situasi anggarannya masih terbatas dan membutuhkan intervensi mendesak guna mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana.
“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak. Sumbar Rp24 miliar, total masih ada 11 kabupaten yang masih perlu atensi khusus,” ujar Tito.
Selain menyelesaikan urusan anggaran, rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menko PMK Pratikno ini juga merumuskan pemulihan fasilitas publik.
Dari total 4.992 sekolah yang rusak akibat bencana, sebanyak 3.084 unit dipastikan segera direhabilitasi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahap pertama dengan Kemdikdasmen. Sementara sisa bangunan sekolah lainnya akan dituntaskan pada PKS tahap berikutnya.
Mengenai program penyediaan papan, Tito mengatakan BNPB telah membangun hunian tetap (huntap) yang berlokasi di atas tanah milik masyarakat sendiri. Kendala administratif saat ini hanya menyisakan pembangunan huntap komunal, karena beberapa Pemda masih harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Lingkungan Hidup guna memproses penyediaan lahan yang aman dan jauh dari zona rawan bencana.
Reporter: Sir
Discussion about this post