Medan, StartNews Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara (Sumut) menggelar focus group discussion (FGD) membahas beragam persoalan keberadaan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Mandailing Natal (Madina). FGD ini digelar di Le Polonia Hotel & Convention Medan, Rabu (19/10/2022).
FGD yang berlangsung pukul 14.00 sampai 18.00 WIB dihadiri berbagai pihak yang terkait dengan PT SMGP. Namun, tiga narasumber utama tidak hadir tanpa alasan, yakni perwakilan Kementerian ESDM, Komisi VII DPR, dan direktur pelaksana PT SMGP di Madina.
Ketua PW IPA Sumut Mhd. Amril Harahap mengungkapkan kekecewaanya atas ketidakhadiran tiga narasumber utama. Mereka tidak hadir, apa mereka takut memberikan keterangan kepada publik?” kata Amril, yang didampingin pengurus PW IPA lainnya.
Sementara Irwansyah Lubis, politisi dan tokoh masyarakat Madina, menilai persoalan PT SMGP seharunya menjadi isu nasional, karena sudah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) delapan orang yang meninggal. Tapi, kok masih dibiarkan tanpa ada efek jera yang benar-benar membuat mereka (PT SMGP) jera, katanya.
Dari enam kali insiden berulang, menurut dia, sudah seharusnya PT SMGP mendapat sanksi administrasi dari Kementerian ESDM berupa pencabutan izin.
Kepala Divisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Muhammad Alinafiah Matondang mengatakan berbagai persoalan yang timbul akibat operasional PT SMGP seharusnya segera diselesaikan oleh negara.
Jangan ada yang ditutupi ke publik. Berulang kali PT SMGP melakukan kelalaian dan harus dikasih hukum setimpal. Jangan dibiarkan saja, mana tanggung jawab kepolisan daerah. Sudah jelas ada korban, ujar Ali.
Sementara Aiptu Gunawan, anggota Ditkrimsus Polda Sumut menyatakan proses hukum kasus PT SMGP sudah menjadi prioritas Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak. Kasus ini harus dituntaskan. Kami sedang mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti terkait, ungkapnya.
Usai FGD, PW IPA Sumut mengeluarkan rekomendasi. Di antaranya, menetapkan persoalan PT SMGP sebagai isu nasional yang seharusnya dituntaskan oleh negara.
PW IPA Sumut juga akan menyampaikan rekomendasi hasil FGD tersebut kepada Presiden Jokowi. Mereka meminta Presiden Jokowi menuntaskan persoalan PT SMGP, karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Madina.
PW IPA Sumut juga akan mengawal pernyataan Kapolda Sumut terkait penetapan tersangka dalam kasus PT SMGP.
Reporter: Rls
Discussion about this post