Bupati Madina Saipullah Nasution instruksikan reformasi tata kelola PAD usai terima LHP BPKP. Simak langkah strategis perkuat fiskal Mandailing Natal di sini!
Medan, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution akan melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendapatan daerah guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten ini.
Saipullah mengungkapkan rencana itu usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024–2025 dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan, Kamis (12/2/2026).
Saipullah menyatakan hasil evaluasi BPKP merupakan peta jalan penting bagi perbaikan birokrasi keuangan di Madina. Fokus utama pemerintah daerah saat ini, kata dia, memastikan setiap potensi pendapatan daerah dikelola secara modern dan transparan agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
Menyikapi temuan tersebut, Saipullah menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat. Dia tidak ingin rekomendasi yang diberikan hanya menjadi catatan administratif semata, melainkan harus diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata di lapangan.
“Kami akan memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi ini secara cepat dan tepat waktu,” ujar Saipullah, didampingi Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dan jajaran kepala OPD terkait.
Berdasarkan laporan BPKP, terdapat empat pilar perbaikan yang menjadi prioritas Pemkab Madina, yakni penyusunan regulasi retribusi yang lebih komprehensif, pemutakhiran data potensi pajak secara menyeluruh, penyempurnaan mekanisme pemungutan, hingga integrasi sistem informasi digital untuk meminimalisasi kesalahan manual.
Saipullah menilai integrasi sistem informasi dan perbaikan tata cara pemungutan menjadi kunci meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Menurut dia, tanpa sistem yang terintegrasi, upaya optimalisasi pendapatan akan sulit mencapai target maksimal yang diharapkan untuk mendanai pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Saipullah optimistis perbaikan kinerja ini akan berdampak positif terhadap penerimaan daerah. Dia menilai peningkatan kapasitas fiskal sebagai modal utama bagi Madina agar lebih mandiri dalam membiayai program-program strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Dengan tata kelola pajak dan retribusi yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, kami optimistis pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal,” kata Saipullah.
Reporter: Sir
Discussion about this post