Jakarta, StartNews Menko Polhukam Mahfud MD memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Peningkatan Upaya Penanggulangan Karhutla pada Masa El Nino Tahun 2023 di Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (9/10/2023).
Peserta rapat itu terdiri dari para menteri dan kepala lembaga, gubernur wilayah rawan Karhutla beserta Pangdam/Danrem dan Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, para pelaksana teknis lapangan BPBD, serta para kepala UPT Kementerian LHK.
Mahfud MD menyampaikan prediksi BMKG pada awal tahun 2023 lalu, saat ini Indonesia sedang menghadapi iklim kering akibat fenomena El-Nino seperti halnya pada tahun 2015 yang menyebabkan peningkatan kejadian Karhutla.
Dari laporan rutin yang saya terima dari Kementerian LHK, peningkatan ini benar-benar nyata terjadi, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan hotspot, luas areal terbakar, serta terjadinya kabut asap di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang mayoritas merupakan kawasan gambut, ujar Mahfud MD.
Menyikapi perkembangan Karhutla yang luar biasa pada masa El-Nino ini, Mahfud MD menegaskan semua pihak perlu mengambil langkah yang lebih masif. Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda, dan perusahaan serta masyarakat makin meningkatkan kerja sama dalam upaya menanggulangi Karhutla sebagaimana amanat Inpres No. 3 Tahun 2020.
Mahfud MD meminta para pihak memonitor kejadian Karhutla dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan patroli rutin bersama Brigade Penanggulangan Karhutla yang ada di UPT KLHK, Brigdalkarhutla di KPH, TNI/Polri, serta para stakeholder pemegang izin pemanfaatan lahan.
Manfaatkan teknologi untuk memantau titik hotspot agar selalu update dengan perkembangan Karhutla, pinta Mahfud MD.
Penegakan hukum yang tegas juga menjadi sorotan penting Menko Polhukam. Hal ini ditujukan kepada kepada pemilik lahan perorangan maupun korporasi yang lokasinya terjadi kebakaran disengaja ataupun karena kelalaian, termasuk kepada para pemegang izin yang menelantarkan lahannya.
Mahfud MD meminta agar tetap dilakukan penataan ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologis Gambut dan menjaganya agar tidak kering.
Sehubungan dengan permasalahan adanya petugas di daerah yang masih melakukan kegiatan pemadaman Karhutla yang dapat bertabrakan waktunya dengan seleksi kompetensi ASN, seperti yang dialami oleh petugas Manggala Agni, Mahfud MD meminta agar Kementerian PAN RB, BKN, dan KLHK saling berkoordinasi.
Saat memberikan keterangan kepada awak media, Mahfud MD menegaskan tidak terjadi transboundary haze pollution ke negara ASEAN lainnya akibat karhutla.
Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak atau yang sering terjadi pada masa yang lalu, sekarang tidak ada lagi, tegas Menko Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan operasi darat akan diutamakan dan dimaksimalkan, karena terbatasnya pesawat untuk operasi udara. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) juga terus dilakukan dengan koordinasi BNPB.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri LHK Alue Dohong mendorong pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi segera menetapkan status siaga darurat yang ditindaklanjuti dengan penetapan Satgas dan pembentukan Posko Pengendalian Karhutla bagi daerah yang sudah mengalami peningkatan jumlah hotspot dan kejadian Karhutla atau mengalami curah hujan yang rendah sesuai dengan prediksi BMKG.
Alue Dohong juga meminta satgas pengendalian Karhutla memantau dan memutakhirkan data informasi prakiraan iklim, cuaca, dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dari BMKG.
Reporter: Rls
Discussion about this post