Bupati Madina H. Saipullah Nasution akan memberikan rapor merah bagi OPD yang menumpuk pekerjaan di akhir tahun akibat rendahnya serapan belanja modal yang baru menyentuh angka 9 persen.
Panyabungan, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengancam tidak akan memberikan toleransi atau penilaian subjektif bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki rapor merah akibat menumpuk pekerjaan di akhir tahun anggaran.
Saipullah menyampaikan hal itu menyusul temuan mengejutkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi yang menunjukkan realisasi belanja modal pada semester I triwulan II tahun anggaran 2026 baru menyentuh angka 9 persen. Angka ini dinilai kritis mengingat waktu berjalan sudah memasuki paruh kedua tahun anggaran.
Dalam rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu (15/7/2026), Saipullah menunjukkan kekecewaannya terhadap pola kerja birokrasi yang dinilai lambat dan gemar menunda pelaporan administrasi.
Selain belanja modal yang mandek, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun baru tercapai 39 persen, diikuti total realisasi belanja yang mandek di angka 36 persen.
Saipullah menyoroti kebiasaan buruk aparatur sipil negara yang kerap mengakselerasi kegiatan hanya pada triwulan terakhir. Menurut dia, pola lama ini tidak hanya berisiko tinggi menimbulkan kegagalan proyek fisik di lapangan, tetapi juga berpotensi menjerat pemerintah daerah ke dalam badai persoalan administrasi dan hukum.
“Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, saya akan memberikan penilaian sesuai data yang ada. Saya tidak akan menandatangani atau memberikan penilaian yang tidak sesuai dengan hasil di lapangan,” tegas Saipullah di hadapan Plt. Sekretaris Daerah, staf ahli, serta para kepala OPD dan camat.
Sebagai langkah konkret penyelesaian masalah, Saipullah menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk memangkas jalur birokrasi pelaporan dengan mendelegasikan penyusunan dokumen administratif secara penuh kepada sekretaris dinas masing-masing. Langkah ini bertujuan agar para kepala dinas lebih fokus mengawal eksekusi program lapangan dan tidak terjebak dalam kendala teknis administrasi.
Saipullah juga mengatakan kinerja pemerintah daerah tidak dinilai dari seberapa besar rencana yang tertulis di atas kertas, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat melalui penyerapan anggaran yang sehat dan tepat waktu.
Dia menuntut seluruh jajaran OPD agar bergerak cepat menyusun strategi percepatan pada semester kedua guna mengejar ketertinggalan target fisik maupun keuangan.
Reporter: Fadli Mustafid
Discussion about this post