Tapsel, StartNews – Hasil survei pascabencana yang dilakukan penggiat lingkungan bersama Pusat Koordinasi Nasional Mapala se-Indonesia mengungkap fakta mengejutkan mengenai kondisi ekosistem di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).
Tim gabungan menemukan sedikitnya 330 titik longsor yang tersebar di kawasan hulu Sungai Garoga dan hulu Sungai Siondop, Sumatera Utara, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada akhir Januari 2026.
Penelusuran yang berlangsung selama sepekan tersebut menggunakan metode penyisiran langsung alur sungai serta pemantauan udara melalui pesawat nirawak atau drone. Data menunjukkan 245 titik longsor berada di hulu Sungai Garoga yang masuk dalam kawasan hutan Batangtoru. Sementara 85 titik lainnya teridentifikasi di hulu Sungai Siondop yang masuk kawasan hutan Angkola.
Kondisi ini diperparah dengan temuan puluhan bukaan lahan baru yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Ironisnya, di hulu Sungai Siondop, aktivitas pembukaan lahan tersebut terdeteksi masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Degradasi vegetasi ini dinilai melumpuhkan fungsi hutan sebagai penyangga ekologis di wilayah Sumatera Utara bagian selatan.
Ketua tim survei sekaligus penggiat lingkungan, Decky Chandrawan, menjelaskan masifnya skala longsor ini menjadi indikator kuat bahwa tutupan hutan di kawasan hulu telah rusak parah.
Dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (5/2/2026), dia mengatakan pengelolaan kawasan yang belum efektif meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana alam yang lebih besar.
“Skala longsor yang masif ini mengindikasikan bahwa tutupan hutan di kawasan hulu sungai telah rusak dan pengelolaan kawasan belum berjalan efektif, sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana,” ujar Decky Chandrawan.
Decky menambahkan, berdasarkan pengamatan di lapangan, titik longsor umumnya terkonsentrasi pada lereng yang curam, sempadan sungai, serta area yang mengalami degradasi vegetasi akibat alih fungsi lahan.
Menurut dia, bencana yang terjadi bukan semata-mata faktor alamiah seperti curah hujan, melainkan dampak akumulasi aktivitas manusia dan lemahnya pengawasan di wilayah tangkapan air.
“Kondisi tersebut memperkuat indikasi bahwa bencana tidak hanya dipicu faktor alam seperti curah hujan tinggi, tetapi juga akibat akumulasi aktivitas alih fungsi kawasan dan lemahnya pengawasan di wilayah tangkapan air,” tegas Decky.
Hal senada disampaikan anggota tim survei lainnya, Edi Syahrial, yang menyoroti dampak sistemik yang dirasakan masyarakat di wilayah hilir akibat kerusakan di hulu. Dia menilai keseimbangan alam yang terganggu telah memicu ancaman nyata berupa banjir bandang, sedimentasi sungai yang tinggi, hingga kerusakan infrastruktur dasar dan lahan pertanian milik warga.
Itu sebabnya, para penggiat lingkungan merekomendasikan pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan di kawasan hulu Sungai Garoga dan Siondop.
Mereka mendesak adanya moratorium aktivitas yang merusak hutan serta penegakan hukum bagi pelanggar di kawasan hutan lindung.
Restorasi hutan berbasis partisipasi masyarakat dianggap menjadi harga mati guna memutus siklus bencana yang mengancam ruang hidup masyarakat di Tapanuli Selatan.
Reporter: Rls
Discussion about this post