Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) di Medan berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut menuntut kejelasan aturan potongan aplikasi 8 persen yang dinilai masih ambigu.
Medan, StartNews – Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) dari berbagai aplikator menggeruduk Gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut) di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Selasa (7/7/2026). Dalam aksi unjuk rasa bertajuk 707 ini, massa menuntut kejelasan sekaligus mengkritik penerapan regulasi pemerintah terkait pemotongan tarif aplikasi maksimal 8 persen yang dinilai masih ambigu, tebang pilih, dan belum dirasakan secara merata oleh para mitra pengemudi di lapangan.
Para pengemudi ojol merasa janji pemulihan kesejahteraan yang dilontarkan pemerintah pada perayaan Hari Buruh (May Day) yang lalu masih sebatas ilusi. Kebijakan pemotongan biaya aplikasi yang semula disambut dengan euforia oleh jutaan pengemudi, ternyata tidak terealisasi sesuai ekspektasi meski saat ini sudah memasuki pekan pertama bulan Juli.
“Perpres yang disampaikan Bapak Presiden, yaitu 8 persen potongan aplikasi. Namun, sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar, dan rasakan di lapangan, penerapan Perpres masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua. Perpres ini masih jauh dari solusi untuk mengobati luka bertahun-tahun Ojol Indonesia,” ujar seorang orator dari atas mobil komando seperti diberitakan detik.com.
Kekecewaan massa makin memuncak lantaran aturan pemotongan 8 persen tersebut disinyalir hanya berlaku bagi layanan transportasi antar-penumpang. Sementara urat nadi pendapatan Ojol lainnya, yakni layanan pesan-antar makanan dan pengiriman barang, sama sekali belum tersentuh regulasi tersebut.
Para pengemudi mengeluhkan argo yang masih rendah berbanding terbalik dengan potongan aplikasi yang tetap mencekik pada layanan logistik dan kuliner.
“Perpres menjadi ambigu ketika layanan yang dituju hanya menyasar layanan bawa penumpang. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kita, warga Ojol Kota Medan. Layanan makanan, layanan antar barang, tidak tersentuh atau tersampaikan ke bapak-bapak pemimpin kita,” ungkap seorang orator.
Selain masalah klasifikasi layanan, massa aksi juga menyoroti ketimpangan pengawasan pemerintah terhadap berbagai perusahaan penyedia layanan ride-hailing. Mereka menegaskan ekosistem ojek online di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh dua perusahaan raksasa, melainkan banyak aplikator menengah dan kecil yang mitranya juga menjerit menuntut kesejahteraan dan kesetaraan aturan.
“Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apakah para pembantu Presiden tidak mengetahui akar masalah yang sebenarnya? Ojol bukan hanya Gojek dan Grab. Ojol itu di Indonesia banyak, ini juga ojol, bukan tukang sapu,” tegas perwakilan massa tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut masih berlangsung secara kondusif. Massa pengemudi Ojol dengan berbagai warna jaket aplikator tetap bertahan dan secara bergantian melakukan orasi guna menyuarakan aspirasi yang telah lama mereka pendam.
Reporter: Dtk/Sir
Discussion about this post