Medan, StartNews Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta agar pemerintah pusat memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sebesar 30 40 persen dari PPN yang dikenakan atas produk tersebut.
Dengan begitu, menurut Edy, nantinya DBH perkebunan akan bisa lebih banyak berkontribusi bagi pembangunan di Sumut, mengingat Sumut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.
Kalau 30 persen saja, kami akan segera memajukan Sumut, ujar Edy Rahmayadi kepada Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (17/11/2021).
Edy mengatakan selain perkebunan, potensi UMKM di Sumut juga sangat besar. Dia memaparkan jumlah UMKM di Sumut mencapai 1,1 juta unit. Terdiri dari usaha mikro sebanyak 1 juta unit, usaha kecil 99.753 unit, usaha menengah 15.960 unit. Bahkan, bisa menyerap pekerja sebanyak 2,6 juta orang.
Penguatan UMKM, menurut Edy, menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut dalam upaya percepatan pemulihn ekonomi pada masa pandemi Covid-19.
Langkah antisipasi Sumut di masa pandemi fokus mengembangkan pasar di dalam negeri, dan memperkuat UMKM sebagai harapan bagi penyelamatan perekonomian Sumut, katanya.
Sementara Wapres RI Maruf Amin menyampaikan setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Namun, potensi tersebut harus dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat.
Lahan cukup, SDM cukup, optimalkan menjadi suatu potensi, menjadi kekuatan, power, ujar Maruf.
Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, menurut Maruf, kepala daerah perlu fokus dan berupaya yang mendalam, salah satunya dengan pemberdayaan.
Karena itu tidak cukup dengan bansos (bantuan sosial), tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan, ujar Maruf.
Maruf juga mengatakan reformasi birokrasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Sebab, hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kepercayaan investor pun bergantung pada pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, Maruf mengapresiasi Pemprov Sumut karena telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut oleh BPK RI.
Saya harap capian ini harus diriringi dengan tata pemerintahan yang profesional, efisien, bersih, dan juga bebas korupsi, ujarnya.
Reporter: Rls/Sir
Discussion about this post