Medan, StartNews Musyawarah Kerja Wilayah I (Mukerwil I) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara merekomendasikan pencabutan izin PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).
Mukerwil I PPP Sumut diadakan di Hotel Le Polonia Medan pada 7-9 Oktober 2022.
Sekretaris Wilayah PPP Sumut Usman Sitorus mengatakan salah satu hal eksternal yang paling disoroti dalam Mukerwil I adalah laporan pandangan umum Ketua DPC PPP Madina terkait seringnya terjadi insiden di WKP PT SMGP yang sudah banyak memakan korban.
Terkait PT SMGP ini, Mukerwil telah merekomendasikan tiga hal, yaitu pencabutan izin PT SMGP, pembuatan regulasi terkait jaminan keselamatan masyarakat sekitar PLTP, dan mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan proses hukum atas tindak pidana dari berbagai insiden yang terjadi secara berulang dan telah memakan banyak korban, papar Ustor – sapaan akrab Usman Sitorus.
Usman bersama ketua DPC PPP Madina telah menyampaikan permasalahan PT SMGP kepada Ketua Umum PPP yang juga Wantimpres, HM Mardiono. Beliau terkejut dan menyayangkan insiden yang terjadi berulang-ulang disana, katanya.
Ustor juga meminta kesedian Mardiono sebagai Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) untuk melihat langsung keberadaan PT SMGP dan kondisi masyarakat sekitqr yang terdampak. Dengan begitu, Mardiono diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk menindak dan mengevaluasi keberadaan PT SMGP.
Sementara Ketua DPC PPP Mandailin Natal (Madina) M. Irwansyah Lubis mengucapkan terima kasih kepada peserta Mukerwil I yang sudah berempati dan prihatin dengan permasalahan PT SMGP di Madina.
Irwansyah mengatakan insiden paparan gas diduga H2S di Madina, tetapi korbannya juga warga Sumatera Utara.
Untuk itu, saya meminta insiden di WKP PT SMGP jangan hanya menjadi isu lokal Madina, tapi harus kita bawa menjadi isu nasional. Karena ini sudah menyangkut nyawa dan kemanusiaan serta keselamatan warga yang terancam setiap saat, ujarnya.
Reporter: Sir
Discussion about this post