Medan, StartNews Postingan yang viral di berbagai media sosial (medsos) yang berjudul, ‘BOCOR!!! Rekaman Perbincangan Antara Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari Batu Bara seolah telah berkomitmen memenangkan calon presiden (Capres) tertentù, dipastikan hoax (berita bohong) karena tidak ada Kajari Batubara.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A. Tarigan menyampaikan hal itu kepada wartawan, Minggu (14/1/2024) kemarin.
Postingan di medsos itu dipastikan hoax. Pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke Pak Kajari Batubara Amru Siregar. Yang bersangkutan mengatakan tidak tahu-menahu tentang rekaman percakapan tersebut, kata Yos.
Dia menegaskan yang bersangkutan tidak pernah hadir atau kumpul-kumpul dengan Forkopimda terkait dengan pembicaraan yang beredar. Sekali lagi, postingan di medsos itu dipastikan hoax, tegasnya.
Yos Tarigan menambahkan, Jaksa Agung secara tegas memerintahkan agar Kejati Sumut segera melakukan klarifikasi atas kejadian yang dimaksud dan sudah dilakukan.
Pak JA (Jaksa Agung) juga menyarankan untuk dilakukan klarifikasi dengan media, melaporkan kasusnya ke Bawaslu setempat dan pihak yang berwajib, sehingga tidak berkembang menjadi fitnah di tengah situasi politik saat ini, katanya.
Hal itu juga sudah diamanatkan dalam Instruksi Jaksa Agung (Insja) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik oleh korps Adhyaksa.
Oleh karena itu, kata Yos, di berbagai kesempatan Kajati Sumut Idianto tidak bosan-bosannya mengingatkan jajaran di Kejaksaan Negeri (Kejari) hingga Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di Sumut agar menjaga netralitas.
Pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2023 di Aula Sasana Cipta Kerta Lantai 3 Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Senin (18/12/2023) lalu juga beliau berpesan agar jajaran dalam memasuki masa tahapan kampanye Pemilu 2024 memastikan pelaksanaan pesta demokrasi di masing-masing wilayah berjalan lancar, papar Yos.
Setiap pegawai kejaksaan, kata dia, wajib hukumnya menjaga netralitas dan jangan terlibat politik praktis.
Kami tetap menjaga netralitas sebagaimana imbauan Pak JA. Kalau ditemukan adanya tindakan yang memihak Paslon tertentu akan ditindak tegas. Informasi lainnya perlu kawan-kawan media ketahui, Pak Kajari (Batubara) juga sudah menyampaikan klarifikasi ke Bawaslu Kabupaten Batubara, pungkas Juru Bicara Kejati Sumut tersebut.
Reporter: Rls
Discussion about this post