SUASANA warung kopi yang ramai di pusat kota Panyabungan. Aroma kopi Mandailing menyeruak. Di salah satu meja panjang, perdebatan memanas saat media online StArtNews.co.id menayangkan berita tentang ribuan anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
“Sebanyak 1.370 anak jenjang SD dan SMP di Kabupaten Mandailing Natal ini tercatat putus sekolah, kawan-kawan! Kondisi ini katanya menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Madina yang kini baru mau melakukan pemetaan untuk mengetahui penyebab anak-anak tersebut tidak melanjutkan pendidikan. Juara satu kita rupanya di Sumut ini kalau urusan anak putus sekolah!” buka Batubara, wartawan lokal yang karakternya kritis, sinis, dan selalu membawa buku catatan kemana-mana sebagai pemantik diskusi panas.
“Ngeri kali, bah! Udah sampai ribuan anak yang putus, baru sekarang sibuk kelen petakan? Selama ini ngapain aja rupanya? Awak sebagai orang kecil ini cuma tahu cari makan. Urus administrasi dan dokumen anak sekolah aja payahnya minta ampun, belum lagi masalah ekonomi. Kalau perut udah lapar, ya berhentilah anak itu sekolah!” sungut Nasution, warga biasa yang mewakili karakter orangtua murid: blak-blakan, bersuara keras, dan sangat frustrasi dengan impitan ekonomi serta ruwetnya birokrasi.
“Betul yang dibilang si Nasution itu. Kami di sekolah pun pening menengoknya. Pendidikan di Madina ini sudah lama salah urus, Lae. Kadang anak-anak itu tak masuk karena orangtuanya pindah tempat tinggal atau tak ada ongkos ke sekolah. Kami pun guru-guru ini cuma bisa gigit jari menengok bangku di kelas kosong,” keluh Lubis, guru yang karakternya sabar, wajahnya selalu tampak lelah menanggung beban mengajar, namun sangat prihatin melihat kondisi riil murid-muridnya di lapangan.
“Sabar dulu kelen, jangan langsung main gas aja. Kepala Dinas Pendidikan Madina dr. Faisal Situmorang kan udah bilang, persoalan anak putus sekolah tak bisa dilihat cuma dari satu faktor. Makanya, sejak sekitar sebulan terakhir Dinas Pendidikan telah menugaskan tim yang terdiri dari pengawas dan unsur terkait untuk turun ke seluruh wilayah Madina,” sahut Siregar, PNS yang karakternya sangat birokratis, defensif, dan selalu berkeringat karena harus terus-menerus membela kebijakan pemerintah daerah di warung kopi.
“Ah, alasan aja itu! Kepala Dinas kalian sendiri yang mengakui, usai mengunjungi anak putus sekolah di Pidoli hari Selasa kemarin. Begini kata dia: ‘Kejadian anak putus sekolah di Sumatera Utara, Madina yang tertinggi. Data terakhir lebih kurang hampir 1.370-an, itu anak SD dan SMP.’ Berarti kan memang udah kronis kali penyakit pendidikan kita ini!” sergah Batubara tak mau kalah, sambil mengetuk-ngetukkan penanya ke atas meja.
“Iya, tapi dengar dulu penjelasan dia! Pemetaan itu dilakukan untuk tahu kendala masing-masing anak. Pak Kadis bilang: ‘Jadi, kita mendata, memetakan apa penyebab anak-anak ini putus sekolah. Apakah karena administrasi yang kurang, perpindahan kota atau memang karena perekonomiannya.’ Faisal menargetkan hasil pendataan itu sudah diterima dalam waktu dua pekan, biar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. Kan paten itu kerjanya?” balas Siregar, si PNS yang mencoba meyakinkan forum bahwa atasannya sedang bekerja keras.
“Di situlah letak kelucuan dan salah urusnya birokrasi kita ini, kedan! Kau bilang tadi yang disuruh nangani penyakit pendidikan ini dr. Faisal, kan? Kalau pendidikan udah sakit parah begini, apanya yang mau diharapkan kalau Kepala Dinas Pendidikannya adalah seorang dokter medis? Dia itu dokter! Harusnya dia ngurusin orang sakit, menekan angka stunting atau gizi buruk di Dinas Kesehatan, bukan malah disuruh ngurus kurikulum dan masalah guru!” potong Hasibuan, seorang dosen dengan karakter intelektual yang tajam, bicaranya selalu analitis, dan kerap menelanjangi kegagalan sistemik dari akarnya.
“Coba kelen ingat-ingat lagi omongan Bupati Madina kita. Kalau lagi kampanye, selalu teriak-teriak soal meritokrasi. ‘The right man in the right place!’ katanya, menempatkan pejabat pada posisi yang benar sesuai keilmuannya. Tapi kenyataannya? Jauh panggang dari api! Kalau dokter disuruh ngurus pendidikan, ya wajar sajalah pendidikan kita salah urus dan angka anak putus sekolah di Madina meroket jadi yang tertinggi!” lanjut Hasibuan, sang dosen semakin berapi-api menelanjangi ironi kebijakan kepala daerah.
“Pendidikan itu, kata Pak Kadis, merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap anak yang harus dipenuhi. Karena itu, pemerintah berkewajiban menekan angka anak putus sekolah di Madina. Kasihlah waktu sikit biar beres kerjaan orang itu,” ucap Siregar, sang PNS dengan nada suara yang makin melemah, kehabisan argumen untuk membela atasannya.
“Hak dasar kek mana rupanya yang mau dipenuhi? Kalau menaruh pejabat aja masih salah kamar. Jangan mimpi hak dasar anak-anak itu bisa beres kelen urus. Sudahlah, dokter itu suruh aja bawa stetoskop ke Puskesmas. Jangan suruh bawa buku absen murid! Kacau kali pun!” pungkas Nasution, si orangtua murid sambil menenggak habis kopi susunya dengan gaya kesal, membuat seisi warung kopi di Panyabungan itu tertawa getir meratapi nasib suram pendidikan di kampung halaman mereka. (*)
Discussion about this post