Medan, StartNews Penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) dinilai lamban menuntaskan kasus dugaan suap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Itu sebabnya, ratusan guru berencana unjuk rasa ke Polda Sumut untuk mempertanyakan perkembangan pengusutan kasus PPPK Madina.
Rencana unjuk rasa ke Polda Sumut itu diungkapkan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Irvansyah, kuasa hukum para guru yang tak lulus seleksi PPPK tahun 2023.
Minggu depan kita akan mempertanyakan ke Polda Sumut, siapa-siapa yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus ini, kata Irvansyah, seperti dilansir pojoksatu.id yang dikutip pada Senin (18/3/2024).
Jika tidak ada tanggapan dari Polda Sumut, kata Irvansyah, pihaknya akan melakukan demo dengan jumlah massa yang lebih besar lagi. Kita akan demo berjilid-jilid, tegasnya.
Selain ke Polda Sumut, menurut dia, ratusan guru juga akan berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Senin (besok) guru-guru akan aksi ke Kantor Gubernur Sumut, katanya.
Selain menuntut penuntasan kasus tersebut, para guru yang merasa dizalimi itu juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada Kamis (14/3/2024).
Pihak yang digugat adalah Bupati Madina dan pihak lain yang terlibat dalam seleksi PPPK tenaga guru Madina formasi tahun 2023.
Usai mendaftarkan gugatan ke PTUN Medan, Irvansyah mengatakan pihaknya sudah siap menghadapi agenda persidangan. Pihaknya juga sudah menyiapkan saksi-saksi dari pihak guru-guru di Madina dalam persidangan nanti.
Hingga kini Polda Sumut sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus gugaan suap seleksi PPPK Madina tenaga guru formasi tahun 2023. Mereka yang jadi tersangka adalah Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafrianto Siregar, Kepala BKPSDM Madina Abdul Hamid Nasution, Bendahara Disdik Madina Surni Dalimunte, Kasi Dikdas Heriyansah, Kasubag Umum Isman Batubara, dan Kasi Pendidikan PAUD Disdik Madina Dedi M.
Reporter: Sir
Discussion about this post