Pemprov Sumut, Kementerian ESDM, dan PLN bersinergi memangkas hambatan administrasi perizinan lahan demi menuntaskan program Listrik Perdesaan hingga ke pelosok, termasuk di Mandailing Natal (Madina).
Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta semua pihak memangkas hambatan administrasi agar program Listrik Perdesaan (Lisdes) dapat segera menjangkau kawasan pelosok. Penegasan ini mengemuka saat Pemprov Sumut, Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero) UID Sumut menggelar rapat sinkronisasi lahan dan perizinan di Aula Kantor PLN UID Sumut, Jalan Yos Sudarso, Medan, Rabu (7/10/2026).
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor menyebut akses kelistrikan berperan vital untuk menggerakkan roda ekonomi dan pendidikan desa. Dia mendesak agar kerumitan status lahan, termasuk kawasan hutan lindung atau area konservasi, tidak lagi menjadi alasan terhentinya pembangunan infrastruktur kelistrikan.
“Terlepas dari kendala, rintangan, dan hambatan yang ada, apakah karena lokasinya sulit, kawasan hutan lindung, atau area konservasi, jangan sampai masalah administrasi menghambat aliran listrik ke dusun-dusun kita. Ini tanggung jawab moral dan tugas pokok kita sebagai pelayan masyarakat,” tegas Timur.
Timur mencatat Dinas ESDM Sumut telah menerima 117 usulan lokasi program Lisdes. Pemerintah memfokuskan pengerjaan pada 47 lokasi di lima wilayah prioritas, yakni Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Mandailing Natal (Madina). Pemprov Sumut menargetkan aliran listrik di kawasan tersebut dapat menyala sepenuhnya pada 2027.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna memaparkan Rasio Elektrifikasi (RE) di Sumut saat ini telah menyentuh angka 99,86 persen. Pemerintah pusat menjadikan penuntasan sisa wilayah tak berlistrik di Sumut sebagai prioritas nasional untuk mengejar target elektrifikasi 100 persen pada 2029 mendatang.
“Kementerian ESDM menerapkan tiga strategi utama, yaitu perluasan jaringan distribusi (grid), pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual,” ujar Feby.
Feby juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif memfasilitasi perbaikan infrastruktur jalan, memastikan data koordinat, dan melakukan sosialisasi kepada warga. Langkah ini krusial agar perluasan jaringan kelistrikan tidak terhambat oleh sengketa ganti rugi lahan.
Merespons target tersebut, General Manager PT PLN (Persero) UID Sumut Rizky Mochamad menegaskan kesiapan penuh jajarannya untuk mengeksekusi pembangunan fisik di lapangan. Dia menyebut PLN membutuhkan jaminan kepastian perizinan dari pemangku kepentingan agar alat berat dan material dapat masuk ke lokasi sasaran tanpa hambatan.
“Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya. Kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemda untuk fasilitasi lahan, perizinan, serta koordinasi sosial,” kata Rizky.
Reporter: Sir
Discussion about this post