Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan dana hibah sebesar Rp939,75 miliar untuk menyukseskan Pilkada 2024. Dari jumlah itu, Rp705,9 miliar untuk KPU dan Rp233,8 miliar untuk Bawaslu.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengungkapkan hal itu saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Mendagri Tito Karnavian, secara virtual dari Ruangan Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (27/3/2024). Rakor ini juga diikuti lima Pj Bupati/Walikota se-Sumut.
Untuk menyukseskan Pilkada 2024, Pemprov Sumut memberikan berbagai dukungan dan fasilitas, di antaranya melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik khususnya bagi generasi muda dan pemilih pemula, Rakor dengan Forkopimda tentang perencanaan dan pengendalian, deteksi dini pelaksanaan Pilkada 2024, serta penyedian sarana ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu dan PPS.
Terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak tahun 2024 di Sumut, Pemprov Sumut mengangarkan dana hibah untuk KPU sebesar Rp705,9 miliar dan telah direalisasikan Rp247 miliar pada tahun 2023. Untuk tahun 2024 akan direalisasikan sebesar Rp458,8 miliar.
Sedangkan dana hibah untuk Bawaslu dianggarkan sebesar Rp233,8 miliar dan telah direalisasikan Rp78,3 miliar pada tahun 2023 dan tahun 2024 akan direalisasikan Rp145,4 miliar.
“Terima kasih kami sampaikan atas arahan dan bimbingan Bapak Mendagri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024,” kata Hassanudin.
Turut hadir Pj Bupati Batubara Nizhamul, Pj Bupati Padanglawas (Palas) Edy Junaedi Harahap, Pj Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, Pj Walikota Tebingtinggi Syarmadani, Pj Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Sumut.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Pj Kepala Daerah ditunjuk berdasarkan usulan untuk mengisi kekosongan bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerah yang definitif, supaya pemerintahan tetap berjalan hingga Pilkada serentak Tahun 2024.
Untuk itu, Mendagri berpesan kepada Pj Gubernur/Bupati/Walikota agar dapat menjalankan dengan baik tugas dan wewenang, serta menjaga kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan program pemerintahan.
“Pj kepala daerah bukan dipilih dari rakyat, jadi tidak ada biaya politik dan beban politik, bangun kepercayaan publik. Ini harus dimanfaatkan oleh para penjabat untuk menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024,” kata Tito.
Mendagri mengatakan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024, yang akan memilih 37 gubernur, 93 walikota, dan 415 bupati.
Reporter: Sir
