Bukittingi, StartNews Sebanyak 10 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah di Bukittinggi mendapat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2021. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Rismal Hadi di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Belakang Balok, Kamis (26/8/2021).
Pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bukittinggi untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bukittinggi terdiri dari dua program, yakni melali kegiatan bantuan rumah swadaya yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan bedah rumah yang pendanaannya dari APBD Kota Bukittinggi,
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Erwin Umar menyebutkan, bantuan rumah swadaya yang bersumber dari DAK tersebut mulai diusulkan Pemko Bukittinggi kepada pemerintah pusat dan direalisasikan sejak tahun 2019. Penerima bantuan sebanyak 32 unit rumah dan jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp 17,5 jutaper-unit rumah.
Pada tahun 2020, bantuan diberikan kepada sebanyak 15 unit rumah dengan jumlah bantuan juga sebesar Rp 17,5 juta per-unit rumah. Tahun 2021, jumlah penerima bantuan diberikan kepada sebanyak 10 unit rumah dengan jumlah bantuan sebesar Rp 20 juta per-unitnya.
Untuk tahun 2022, Pemko Bukittinggi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kembali mengusulkan pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni untuk 52 unit rumah dengan total anggaran sebesar Rp 50 juta per-unit. Rinciannya, sebesar Rp 20 juta bantuan yang bersumber dari DAK ditambah Rp 30 juta dari dana APBD Kota Bukittinggi.
Adapun bantuan bedah rumah yang sumber pendanaannya dari APBD Kota Bukittinggi, jelas Erwin Umar, bantuan kepada masyarakat dengan RTLH tersebut sejak tahun 2017 telah diberikan dalam dua jenis bentuk bantuan: Bantuan Sosial Berupa Uang dan Bantuan Sosial Berupa Barang.
Penjabat Sekretaris Daerah Rismal Hadi mengatakan untuk Kota Bukittinggi, masih terdapat sebanyak 1.057 unit RTLH yang menjadi tanggung jawab segenapstakeholderssecara bersama-sama untukmenuntaskannya, baik pemerintah pusat, pemerintah kota, peran masyarakat, BUMN, BUMD serta dunia usaha di Kota Bukittinggi melaluicorporate social responsibility(CSR).
.
Rismal Hadi melanjutkan, dalam upaya menuntaskan RTLH itu, telah banyak program yang dilaksanakan dan difasilitasi Pemko Bukittinggi dari berbagai sumber, seperti kegiatan bantuan rumah swadaya (BRS) dengan sumber pendanaan dari DAK dan bantuan bedah rumah dari APBD Kota Bukittinggi.
Untuk itu, Rismal Hadi berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima bantuan. Dia meyakini kondisi tempat tinggal yang layak dapat menjadi pemicu meningkatnya kesejahteraan keluarga dan membuat masyarakat tenang berusaha, karena salah satu kebutuhan pokoknya terpenuhi.
Reporter: Rls
Discussion about this post