Jakarta, StartNews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) akan fokus pada tiga komoditas prioritas perkebunan, yakni kopi, kakao, dan kelapa dalam program hilirisasi Kementerian Pertanian.
Bupati Madina H. Saipullah Nasution melalui Plt. Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga menyampaikan hal itu di sela-sela mengikuti acara rapat koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Jakarta, Senin 22/9/2025). “Untuk Madina, prioritas adalah kopi, kakao, dan kelapa,” katanya.
Taufik menjelaskan, rakor ini melibatkan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan kepala Dinas Perkebunan daerah penerima Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Hilirisasi Perkebunan mulai tahun anggaran 2025.
“Kami melihat ini peluang meningkatkan perekonomian petani kopi, kelapa, dan kakao,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang membuka kegiatan ini mengatakan rakor tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan nasional.
Dia mengapresiasi kehadiran seluruh peserta yang dinilai menjadi modal utama dalam memajukan sektor perkebunan di Indonesia. “Kehadiran dan komitmen bapak-ibu semua adalah kunci keberhasilan bersama dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan nasional,” kata dia.
Menteri Amran memaparkan hilirisasi ini meliputi komoditas strategis seperti kelapa sawit, tebu, kelapa, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Hasil perkebunan tersebut memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan melalui tumpang sisip dengan tanaman padi gogo dan jagung.
Sebelumnya, nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun, atau sebesar 92,26% dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun. Hal ini menegaskan peran penting perkebunan sebagai pilar utama ekspor non-migas Indonesia.
Amran Sulaiman mengungkapkan pada tahun 2025 hingga dua tahun ke depan, Kementerian Pertanian memperoleh Anggaran Biaya Tambahan sekitar Rp10 triliun untuk pengembangan kawasan hilirisasi perkebunan. “Melalui program ini, kami menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan PDRB pertanian sebesar 1,02%, serta PDRB total sebesar 0,14%,” terang dia.
Meski demikian, potensi itu tidak dapat dioptimalkan tanpa intervensi yang terpadu dan berkelanjutan. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, BUMN, lembaga keuangan, akademisi, serta pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, pengembangan hilirisasi, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi modern, dan penguatan regulasi,” jelas Menteri Pertanian.
Untuk itu, Amran mengajak semua pihak menyatukan langkah dan memperkuat strategi demi keberhasilan program hilirisasi yang cepat, tepat, dan terukur guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Reporter: Rls
Discussion about this post