Medan, StartNews Ketua Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan konflik pertanahan di Sumatera Utara (Sumut) bersifat kompleks dan multidimensi. Dia menilai upaya penanganan konflik tanah di provinsi ini kerap dihadapkan pada dilema benturan berbagai kepentingan.
Masalah konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan besar bagi bangsa ini. Bukan semakin mereda, tetapi justru bereskalasi dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan anarkis yang merugikan seluruh pihak. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI, kata Junimart Girsang, Kamis (17/6/2021).
Junimart Girsang berkunjung ke Sumut bersama Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan sejumlah anggota DPR. Para legislator ini bertemu dengan Wagub Sumut Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Kanwil BPN Sumut Dadang Suhendi, Kajati Sumut IBN Wiswantanu, Wakil Bupati Dairi Jimmy Sihombing, Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, serta sejumlah perwakilan perusahaan. Pertemuan digelar di Aula Tengku Riza Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Kamis (17/6/2021).
Junimart berharap pertemuan dengan para pejabat teras di Sumut dapat menemukan solusi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Sumut sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Hasilnya akan kami rapatkan di Komisi II DPR RI, untuk kami mengambil sikap berupa rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada kementerian terkait dan Presiden RI, ujarnya.
Adapun beberapa kasus yang menjadi catatan Panja tersebut, yakni konflik antara PT Dairi Prima Mineral dengan masyarakat adat di Dairi. Kasus antara PT Gunung Raya Utama Timber Idustri (Gruti) dengan masyarakat di Dairi. Kasus PTPN IV Bah Jambi dengan masyarakat. Kasus mafia tanah di lahan pembangunan Sport Center Sumut, dan lainnya.
Sementara Wagub Sumut Musa Rajekshah mengapresiasi kehadiran sejumlah anggota DPR dalam kunjungan spesifik Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan ke Sumut. Dia menilai kedatangan para legislator tersebut sebagai dorongan untuk menuntaskan masalah sengketa lahan di provinsi ini.
Kita juga mengedapankan siapa yang mempunyai hak. Kalau memang rakyat ada di situ, kita pasti akan membela kepentingan rakyat. Tetapi, semua ini kan harus kita lihat betul-betul tentang bagaimana kepemilikan lahan. Kita mendengar bahwa beberapa permasalahan sudah selesai ditangani, termasuk oleh Polda Sumut, katanya.
Kepala Kanwil BPN Sumut Dadang Suhendi memaparkan beberapa kasus pertanahan di Sumut sudah ditangani oleh seluruh unsur Forkopimda. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong semua pihak terkait duduk bersama dan menuntaskan persoalan ini, dengan terlebih dahulu ada pematangan di tingkat daerah. Saat ini prosesnya sebagian menunggu finalisasi.
Hal itu diperkuat dengan laporan temuan Polda Sumut terhadap beberapa pihak yang diduga terlibat dalam sindikasi kejahatan mafia tanah. Adapun jumlah laporan selama periode Januari-Juni 2021 sebanyak 173 kasus. Penyelesaian perkara sebanyak 181 kasus atau mencapai 104%.
Termasuk mafia tanah terkait lahan pembangunan Soprt Center Sumut, kita sudah menetapkan beberapa tersangka, ungkapnya.
Reporter: Sir/Rls
Discussion about this post