PILKADA Mandailing Natal (Madina) memang sudah usai. Pemenangnya pun sudah mendapat legitimasi secara konstitusional. Itu artinya, kontestasi politik di ranah publik semestinya berakhir pula. Terutama di tingkatan akar rumput atau grass roots.
Akan tetapi, realitas politik di kabupaten paling selatan Sumatera Utara ini sungguh berbeda. Disadari atau tidak, segelintir kelompok masyarakat belum juga menerima kehadiran pemimpin baru di Madina. Lantas, mereka yang belum ikhlas dipimpin sepasang kepala daerah yang baru, mencoba melakukan perlawanan. Kecanggihan teknologi media sosial (medsos) dalam menguasai ruang dan waktu pun dijadikan alat perlawanan.
Indikasi perlawanan melalui media sosial facebook, misalnya, dapat dilihat dengan munculnya akun palsu yang mengatasnamakan Haji Ja’far Sukhairi. Lalu, akun palsu ini meminta pertemanan ke sejumlah pengguna facebook lainnya, khususnya di kalangan elite politik di Madina. Lewat akun palsu ini, si pemilik akun mem-posting hal-hal yang mengarah pada pembunuhan karakter atau caracter assasination Sang Bupati yang baru menjabat saat ini.
Beruntung, keberadaan akun palsu itu cepat terdeteksi. Tim medsos bupati pun langsung meng-counter keberadaan akun palsu itu. Bahkan, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution ikut meng-counter di laman facebook-nya. Kini, akun palsu itu telah sirna dari facebook.
Serangan yang diduga hendak merusak citra positif kepala daerah juga ditujukan kepada Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution. Beberapa hari terakhir, beredar isu yang menyatakan foto Wakil Bupati berpakaian dinas lengkap dan mengenakan topi berlambang burung Garuda yang kepalanya menoleh ke kiri. Foto yang menyalahi aturan ini disebut-sebut telah beredar luas dan dipajang di kantor-kantor instansi pemerintah di lingkungan Pemkab Madina.
Lagi-lagi beruntung. Wabup Atika cepat mengklarifikasi isu sensitif yang menyangkut lambang negara itu. Atika menyebut foto yang beredar itu hasil editan. Atika menyatakan tidak pernah foto itu diambil dengan dirinya sendiri. Ternyata, foto itu bukan foto resmi Atika sebagai Wakil Bupati Madina yang dipublikasikan Pemkab Madina. Sebab, foto resmi Bupati dan Wakil Bupati Madina baru selesai diedit dan belum dipublikasikan ke publik.
Lantas, kenapa dua kasus yang disinyalir berdampak negatif pada citra kepala daerah itu muncul?
Paling tidak, ada dua hal yang diduga mendasari serangan politik itu. Pertama, disinfromasi yang memang sengaja ditebarkan oleh kelompok tertentu untuk merusak kredibilitas dan integritas kepala daerah yang terpilih secara sah berdasarkan konstitusi.
Dalam Ilmu Komunikasi, disinformasi merupakan informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk menipu atau merugikan orang lain. Melalui pola disinformasi ini, si pelaku berharap akan terjadi misinformasi secara masif di kalangan masyarakat. Istilah misinformasi mengacu pada informasi yang salah, tidak akurat, dan biasanya tersebar luas ke orang lain meski tidak ada niat untuk mengelabui orang lain.
Kedua, motif disinformasi yang berujung pada misinformasi di kalangan publik itu muncul akibat kekecewaan masyarakat. Besarnya harapan masyarakat terhadap perubahan ke arah yang lebih baik, boleh jadi belum mampu dijawab oleh pemerintah daerah saat ini. Akibatnya, oknum tertentu memanfaatkan situasi itu dengan menyerang citra personal kepala daerah.
Untuk mengatasi situasi tersebut, kita berharap pemerintah daerah lebih transparan dan proaktif mengimplementasikan komunikasi publik terkait program-program pembangunan yang akan dijalankan. Dengan begitu, kita berharap masyarakat mendapatkan informasi yang akurat terkait program pembangunan yang akan dan sedang dijalankan pemerintah daerah.
Dengan begitu, masyarakat senantiasa tidak mudah terpengaruh hoaks atau disinformasi yang sengaja diembuskan oleh kelompok-kelompok yang berseberangan haluannya dengan pemerintah daerah. Semoga. (Red)
