Tapsel, StartNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menggunakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tanpa harus melalui mekanisme pembahasan panjang dengan DPRD, mengingat status urgensi bencana di wilayah Sumut.
Langkah diskresi itu diambil guna mengefektifkan pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di 18 kabupaten/kota terdampak, dengan fokus utama pada Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan.
Tito mengapresiasi kolaborasi cepat yang dibangun Bobby Nasution dalam memastikan pengungsi mendapatkan hunian yang layak.
“Jadi, kepada Gubernur, Pak Bobby Nasution, karena ini bencana provinsi, maka dana TKD bisa digunakan secepatnya. Pekan depan saya siapkan petunjuk teknisnya, dan buatkan Pergubnya, beritahukan ke DPRD. Sehingga, tidak memerlukan pembahasan dan persetujuan dewan, mengingat ini soal bencana,” tegas Tito Karnavian saat meresmikan Hunian Sementara (Huntara) di Kelurahan Simarpinggan, Angkola Selatan, Kamis (5/2/2026).
Mendagri juga menyampaikan apresiasi atas nama Presiden RI Prabowo Subianto terhadap komitmen Pemprov Sumut dalam penyediaan lahan Hunian Tetap (Huntap). Menurut dia, penggunaan dana pendahuluan diperbolehkan dalam situasi darurat agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu kepastian pemulihan ekonomi dan infrastruktur.
Merespons dukungan pusat tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan koordinasi antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat. Bobby mengungkapkan skema pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, termasuk usulan pengalihan alokasi dana tertentu untuk perbaikan infrastruktur vital.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyiapkan anggaran dana tunggu hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak bencana. Namun dari Bupati Tapsel, Pak Gus Irawan meminta bantuan tersebut dialihkan untuk membantu perbaikan akses jalan masyarakat yang terputus akibat banjir dan longsor,” ujar Bobby Nasution menjelaskan fleksibilitas penanganan di lapangan.
Kebutuhan terhadap perbaikan infrastruktur jalan ini senada dengan aspirasi warga yang kini menetap di Huntara. N. Dalimunthe, petani asal Desa Tandihat yang rumahnya hancur diterjang banjir bandang, mengaku meski fasilitas di hunian sementara sudah memadai, tetapi akses menuju ladang masih menjadi kendala utama bagi ekonomi warga.
“Kami sudah dua pekan tinggal di sini. Alhamdulillah, sudah ada disiapkan tempat tidur, kamar mandi, dapur dan fasilitas lainnya. Sudah jauh lebih nyaman lah daripada di pengungsian. Kebun kami banyak yang rusak, tetapi yang paling sulit sekarang jalan menuju kebun itu kan putus. Kalau bisa ada bantuan pemerintah membangun kembali akses jalan ke ladang secepatnya,” tutur Dalimunthe.
Reporter: Rls
Discussion about this post