Makkah, StartNews – Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas), Marwan Dasopang (Mardas) menyoroti penggunaan bus Shalawat dan bus sekolah untuk pengangkutan jamaah ke Arafah menjelang puncak haji. Mardas kecewa terhadap pelaksanaan layanan transportasi jamaah menuju Arafah, karena tidak sesuai kesepakatan.
“Ya, kita tentu kecewa. Bus yang digunakan itu tidak seperti yang kita putuskan, yaitu bus masyarakat. Bukan bus sekolah, bukan pula bus Shalawat,” kata Mardas dalam pemantauan langsung di Jarwal, Sektor 7, Hotel 701, Makkah, Rabu (4/6/2025).
Diketahui, Timwas DPR RI mendapati bahwa masih ada jamaah yang diangkut menggunakan bus Shalawat maupun bus sekolah. Padahal, telah disepakati bahwa armada yang digunakan untuk perjalanan ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) adalah bus Masyair, yaitu bus khusus yang disiapkan untuk puncak ibadah haji.
Meski secara teknis armada tersebut masih mampu mengangkut jamaah dengan aman, menurut dia, tetapi dari sisi kenyamanan, kesiapan, dan kesesuaian fungsi, penggunaan bus non-Masyair patut dievaluasi.
“Ini jadi bahan evaluasi. Kok bisa bus sekolah dan bus Shalawat masih digunakan untuk mengangkut jamaah ke Arafah? Padahal mereka seharusnya mendapat layanan dari bus khusus,” ujar politisi Fraksi PKB itu.
Bus Shalawat dan bus Masyair sejatinya memiliki perbedaan fungsi, rute, dan waktu operasi yang mendasar. Jika berdasarkan fungsi, bus Shalawat dirancang khusus untuk antar-jemput jamaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Sementara bus Masyair ditugaskan khusus mengangkut jamaah saat puncak haji menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Bus Shalawat beroperasi 24 jam selama masa ibadah haji reguler. Sebaliknya, bus Masyair hanya beroperasi secara intensif saat fase puncak ibadah haji (Armuzna).
Jika berdasarkan rute bus, bus Shalawat melayani area sekitar Makkah dan hotel jamaah. Sedangkan bus Masyair melayani rute strategis yang telah ditetapkan berupa Makkah-Arafah, Arafah-Muzdalifah, Muzdalifah-Mina, dan Mina-Makkah.
Oleh sebab itu, Mardas menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan sesuai rencana dan komitmen awal yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dan penyedia layanan transportasi atau syarikat.
Dia menyebut ketidaksesuaian ini sebagai bentuk lemahnya pengawasan teknis yang harus segera diperbaiki. “Kami minta ini jadi perhatian serius. Jamaah berhak mendapatkan pelayanan terbaik, apalagi pada fase paling krusial dalam ibadah haji,” pungkasnya.
Reporter: Rls
