Pasca bencana banjir dan longsor yang menyebabkan kerugian Rp2,7 triliun, Pemkab Tapanuli Selatan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan infrastruktur melalui Musrenbang RKPD 2027.
Tapsel, StartNews – Bencana banjir disertai longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun. Bahkan, lebih dari 3.000 Hektare sawah gagal panen.
Padahal, sektor pertanian menyumbang sekitar 43 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Tapsel. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Tapsel pada 2025 masih mampu bertahan di atas 5 persen, meskipun di Triwulan terakhir mengalami tekanan hingga 2,4 persen akibat dampak bencana.
“Ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah kita (Tapsel) cukup kuat,” ujar Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu saat membuka agenda strategis tahunan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2027 di Aula Sarasi Lantai III Kompleks Perkantoran Sipirok, Senin (30/3/2026).
Namun begitu, menurut Gus Irawan, hadirnya bencana memberi pelajaran penting bagi Kabupaten Tapsel bahwa, pembangunan harus semakin tangguh dan adaptif. Dia menegaskan bahwa, pembangunan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, namun meliputi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Hal ini sesuai dengan tema Musrenbang RKPD 2027 yaitu, “Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Terintegrasi sebagai Pondasi Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Peningkatan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Tema tersebut baginya, mengandung makna bahwa, pemulihan daerah pasca bencana harus mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta membangun sistem pembangunan daerah yang lebih tangguh di masa depan.
Bupati turut memaparkan 5 prioritas utama pembangunan daerah. Kelimanya meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar percepatan pembangunan kembali jalan, jembatan, irigasi, air bersih, pengendalian banjir, fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan masyarakat, serta sarana umum agar aktivitas sosial dan ekonomi segera pulih
Kemudian, pemulihan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat yang berfokus pada pemulihan mata pencaharian petani, pelaku UMKM, kelompok rentan, serta masyarakat di wilayah rawan bencana melalui pembukaan kembali akses produksi dan distribusi ekonomi, revitalisasi pasar, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat termasuk di kawasan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).
Selanjutnya, penguatan ketahanan nencana daerah dan peningkatan mitigasi maupun kesiapsiagaan bencana, penguatan sistem peringatan dini, kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, serta penataan ruang berbasis analisis risiko bencana.
Lalu, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan reformasi birokrasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pemerintahan sekaligus memastikan layanan dasar masyarakat pulih maupun semakin berkualitas.
Serta, menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, yang mana seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi harus terintegrasi dengan arah pembangunan jangka menengah serta berwawasan lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“Melalui Musrenbang ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi agar setiap perencanaan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ajaknya.
Bupati juga memaparkan sejumlah capaian penting Pemkab Tapsel di antaranya, nilai SAKIP meningkat dari kategori CC menjadi B. Kemudian, Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK meningkat dari zona merah ke hijau dan meraih peringkat 5 se-Sumatera Utara dan perolehan SDG’s Award tingkat nasional.
Ia turut mengapresiasi sinergi Forkopimda dan seluruh stakeholder dalam percepatan pemulihan pasca bencana, termasuk pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana.
“Alhamdulillah, tidak ada lagi korban bencana yang merayakan Hari Raya Idul Fitri di tenda pengungsian. Ini bukti kolaborasi kita semua. Kolaborasi Sumut Berkah, Tapsel Bersinergi, Tapsel Bangkit,” cetusnya.
Sebelumnya, Gus Irawan menegaskan bahwa, Musrenbang ini bukan sekadar agenda formal perencanaan belaka. Lebih jauh daripada itu, Musrenbang ini juga menjadi momentum untuk menentukan arah kebangkitan daerah pasca bencana sekaligus pijakan menuju ekspansi pembangunan.
Musrenbang RKPD merupakan amanat UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang memastikan pembangunan daerah disusun secara partisipatif, terarah, dan berkelanjutan.
“Musrenbang tahun ini memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2025-2029, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan,” tandasnya.
Sementara, Gubernur Sumatera Utara, M Bobby Afif Nasution, diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Achmad Fadly Dalimunthe, menyampaikan bahwa pembangunan di provinsi ini kini memasuki fase strategis. Di mana, di 2025 sebagai fase pondasi, 2026 akselerasi, dan 2027 ekspansi pembangunan.
Fokus pembangunan provinsi diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ketahanan bencana, peningkatan kualitas layanan publik, modernisasi pertanian, pengembangan pariwisata, serta pembangunan kawasan industri baru.
“Maka, perencanaan berbasis data dan sinergi lintas sektor menjadi penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, khususnya di kawasan terdampak bencana,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala Bappeda Tapsel, Chairul Rizal Lubis, selaku Ketua Panitia Musrenbang menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari musyawarah tingkat Desa, Kecamatan, hingga tingkat Forum Perangkat Daerah.
Musrenbang digelar selama dua hari dengan menghadirkan narasumber dari Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia Perwakilan Sibolga, Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan, serta pelaku usaha dan kelompok ekonomi masyarakat.
Terakhir, Wakil Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunthe, menegaskan bahwa, Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah sesuai amanat UU No.25 tahun 2004. Kata Basith, Musrenbang RKPD 2027 memiliki tantangan khusus karena berfokus pada percepatan pemulihan pasca bencana 25 November 2025.
“DPRD mendukung penuh pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemkab Tapsel berharap akan lahir perencanaan pembangunan yang kolaboratif, adaptif terhadap bencana, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta menyejahterakan seluruh rakyat.
Tampak hadir, Wakil Bupati Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekda Sofyan Adil Siregar, Kapolres AKBP Yon Edi Winara, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Kepala OPD, para Camat, instansi vertikal, perbankan, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, NGO, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan.
Reporter: Lily Lubis
Discussion about this post