POGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pembagian porsi nasi dan lauk. Program ini investasi peradaban bagi generasi mendatang. Namun, sebuah program nasional yang mulia sering kali terbentur pada realitas teknis di lapangan, yakni ‘penyakit’ seremonial. Di sinilah langkah Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution yang patut kita apresiasi setinggi langit.
Langkah Atika melakukan inspeksi mendadak (sidak) tanpa melalui jalur protokoler pada Selasa (31/3/2026) merupakan manifestasi kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kunjungan pejabat sering kali berubah menjadi panggung sandiwara. Menu yang biasanya monoton, mendadak mewah saat rombongan pemerintah datang. Pengakuan para guru mengenai ‘menu telur abadi’ yang membuat siswa bosan menjadi peringatan bagi kita.
Dengan memilih jalur tanpa pendampingan protokoler, Atika tidak hanya memantau makanan. Dia sedang meruntuhkan tembok formalitas. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya masuk ke perut anak-anak sekolah di Madina ketika kamera tidak menyorot. Inilah sikap jujur yang langka dan sangat dibutuhkan untuk memastikan standar gizi benar-benar terpenuhi, bukan sekadar formalitas administrasi.
Ada ketegasan yang menyentuh dalam pernyataan Atika. “Saya meminta hak anak Indonesia atas MBG jangan disunat atau dipotong-potong, apa yang menjadi hak mereka harus disalurkan sepenuhnya.”
Pernyataan itu menjadinperingatan bagi para vendor atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mengurangi kualitas atau kuantitas makanan anak sekolah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Atika secara tepat memosisikan MBG sebagai hak mutlak, bukan sekadar pemberian sukarela.
Rencana pembentukan posko pengaduan boleh dibilang langkah yang sangat cerdas. Dengan melibatkan masyarakat dan guru sebagai mata dan telinga pemerintah, pengawasan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik wakil bupati semata.
Yang paling menyejukkan dari sikap Atika adalah filosofinya. “Pemerintah tidak mencari salah, akan tetapi mencari solusi.”
Pendekatan itu sangat konstruktif. Kritik terhadap menu yang monoton (seperti sajian telur terus-menerus) dia jadika bahan evaluasi untuk menciptakan standar menu yang lebih variatif dan menggugah selera bagi para pelajar.
Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mau turun ke dapur sekolah tanpa karpet merah. Apa yang dilakukan Atika menjadi teladan tentang bagaimana sebuah program besar dijaga dengan integritas kecil di lapangan. Semoga semangat ini konsisten demi memastikan anak-anak Madina tumbuh sehat, cerdas, dan tidak lagi bosan dengan isi piring mereka.
Salut, Bu Wakil Bupati! Teruslah menjadi garda terdepan penjaga gizi anak-anak kita.
Penulis: Saparuddin Siregar | Pemimpin Redaksi StartNews.co.id
Discussion about this post