Opini-Narasi-narasi polarisasi mencuat dengan membabi buta menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mandailing Natal. Salah satu narasi perpecahan yang membuat banyak masyarakat tidak habis pikir adalah PSU ini diibaratkan perang ideologi islamisme dengan nasionalisme. Narasi berbahaya ini dicuatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang terlihat seperti punya ambisi pribadi dan mengesampingkan kerukunan antar umat beragama.
Mandailing Natal (Madina) sejak berdiri tahun 1999 lalu, bahkan jauh sebelum itu-ketika masih menjadi bagian Tapanuli Selatan-telah khatam persoalan toleransi, pluralisme dan kerukunan umat beragama. Dari beberapa periode pemerintahan, tidak sekalipun terjadi intrik atau konflik yang berlandaskan agama. Umat beragama di Madina tahu dan paham pentingnya menghargai agama dan ibadah orang lain. Ketika di daerah lain terjadi konflik antar umat beragama, di Bumi Gordang Sambilan justru adem ayem dan tidak terpengaruh.
Narasi yang mengibaratkan PSU sebagai pertarungan ideologi islamisme dan nasionalisme adalah bukti kedangkalan berpikir oknumnya. Pertama, sandaran ideologi yang diakui di Indonesia adalah Pancasila. Kedua, nasionalisme orang Mandailing Natal sejak dahulu telah terbukti dan tidak terbantahkan. Di Kotanopan tegak berdiri tugu Perintis Kemerdekaan sebagai bukti shahih rasa nasionalisme masyarakat Mandailing Natal telah terpatri sejak dahulu kala. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Para perintis kemerdekaan ini tidak lahir begitu saja, melainkan dari dorongan masyarakat dan lingkungan yang nasionalis.
Kemudian dalam kitab yang ditulis Mpu Prapanca, Negarakertagama, Mandailing disebut sebagai bangsa, bukan suku semata. Sebuah bangsa hanya bisa lahir dari masyarakat yang plural dan menjunjung tinggi nasionalisme.
Memanfaatkan isu minoritas keyakinan (agama) yang dianut saudara-saudara kita di Desa Kampung Baru sebagai upaya polarisasi adalah tindakan pengecut dan menjijikkan. Sejak semula, tidak hanya di masa kepemimpinan petahana, saudara-saudara kita di sana telah diterima dengan tangan terbuka. Mereka tidak didiskriminasi dalam pergaulan sosial. Justru, kalau bijak melihat keadaan, pemerintah bisa disebut tidak pernah hadir kecuali dengan misi-misi terselubung seperti mengejar keuntungan politik jelang pilkada.
Kehadiran bupati dalam perayaan hari-hari besar keagamaan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang spesial. Justru akan sangat aneh kalau kehadiran kepala daerah dalam perayaan hari-hari besar menjadi berita utama dan luar biasa. Tindakan itu adalah kewajiban yang melekat kepada setiap kepala daerah.
Intrik dan narasi yang dimunculkan dengan mencoba mengobok-obok kerukunan yang terjalin sejak dahulu kala patut dikatakan sebagai upaya-upaya tak beradab yang mementingkan ambisi pribadi dengan mengorbankan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian yang telah lama melekat pada Mandailing Natal.
Untuk oknum-oknum yang mencuatkan narasi pemecah belah itu, sudahilah tindakan itu. Jangan rusak toleransi yang telah lama dirajut oleh kami dan pendahulu kami demi syahwat politik. Pemerintah akan datang silih berganti tetapi masyarakat tidak berganti. Jangan sampai karena perbedaan pilihan kita menepuk air di dulang yang justru percikannya akan mengenai muka kita sendiri.
Penulis: Daud Parulian
Discussion about this post