Jakarta, StartNews Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara terkait laporan polisi dari Moeldoko,Jumat (10/9/2021). ICW menghormati langkah hukum yang diambil oleh Kepala Staf Kepresidenan itu dan berharap, Moeldoko memahami sepenuhnya posisi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab dan menjadi obyek pengawasan masyarakat.
Pengawasan itu berguna agar pejabat publik tidak mudah memanfaatkan wewenang, jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat publik, tutur Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.co.id di Jakarta, Jumat (10/9/2021).
Menurut Kurnia, (pernyataan ICW) mengenai dugaan keterlibatan Moeldoko dalam peredaran Ivermectin merupakan langkah mitigasi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme di tengah pandemi Covid-19.
Kurnia menyampaikan, Moeldoko dapat membantah hal tersebut disertai barang bukti jika memang tuduhan ICW kepadanya dianggap keliru.
Jadi bantahannya relevan. Tidak justru mengambil jalan pintas melalui mekanisme hukum, lanjut Kurnia.
Kurnia melihat bahwa Moeldoko terlalu jauh menafsirkan kajian ICW tersebut karena adanya anggapan dari Moeldoko bahwa ICW telah menuduh Kepala Staf Presiden itu mendapatkan untung dalam peredaran Ivermectin.
Padahal, menurut Kurnia, dalam keterangan resmi ICW, tak satu kalimat pun menuding Moeldoko mendapatkan keuntungan dari Ivermectin.
Sementara, terkait pernyataan peneliti ICW bahwa ada kerjasama ekspor beras antara HKTI dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa, merupakan sebuah kekeliruan karena faktanya adalah kader HKTI ke Thailand guna mengikuti sejumlah pelatihan di sana.
Atas kekeliruan penyampaian ini, ICW telah menyampaikan permintaan maaf dalam surat balasan somasi beberapa waktu lalu. Tapi itu berkaitan dengan ekspor beras bukan kajian peredaran Ivermectin, tegas Kurnia.
ICW berharap, laporan Moeldoko ke Bareskrim Polri tak menyurutkan langkah kelompok masyarakat yang berperan mengawasi kebijakan yang diambil oleh pejabat publik.
Pengawasan harus dilakukan agar potensi penyimpangan kewenangan bisa dideteksi, tandas Kurnia.
Sumber: RRI
Discussion about this post