Medan, StartNews Produksi ganja yang makin dahsyat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) membuat Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) H. Harun Mustafa Nasution mengadu ke Kapolda Sumut Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut Brigjen Pol. Toga H. Panjaitan.
Menurut putra asli Madina itu, produksi ganja di Kabupaten Madina makin dahsyat, sehingga dibutuhkan tindakan tegas dan konkrit dari aparat penegak hukum.
“Benar-benar luar biasa, produksi ganja di Madina sangat besar, sudah hampir mengalahkan produksi ganja asal Aceh. Ini perlu menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum,” kata Harun Mustafa Nasution seperti dikutip dari laman hariansib.com.
Harun menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut dengan Kapolda Sumut, Pangdam I/BB, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut Brigjend Pol. Drs. Toga H. Panjaitan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Valentino Tatareda, dan Kesbangpol Pemprov Sumut, Selasa (7/11/2023).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting itu juga mengungkapkan, dalam waktu triwulan saja, produksi ganja dari daerah itu berton-ton jumlahnya, sehingga membuat masyarakat khawatir terhadap masa depan anak-anaknya.
Dalam kaitan itu, politisi Partai Gerindra itu berharap kepada Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB beserta jajarannya untuk segera “membersihkan” areal produksi ganja dari Madina, demi terbebasnya daerah itu dari pengaruh narkotika.
“Kita dari lembaga legislatif sudah pernah berdiskusi dengan Polres Madina dan pihak BNN guna mencari solusi pemusnahan tanaman ganja dari Madina, tapi tetap terbentur dengan anggaran, sehingga besar harapan kita agar di setiap APBD kabupaten/kota dialokasikan untuk pemberantasan narkotika,” tegas Harun.
Sementara Kepala BNN Provinsi Sumut Brigjend Pol. Toga H. Panjaitan mengakui, untuk memberantas narkoba dan sejenisnya, dibutuhkan anggaran yang besar. “Tanpa anggaran yang cukup, kita kesulitan memberantas narkoba dan sejenisnya, katanya.
Untu itu, menurut dia, setiap kabupaten/kota di Sumut mengalokasikan anggaran di APBD masing-masing sebesar Rp5-10 miliar.
Jika anggaran mencukupi untuk razia dan rehabilitasi secara masif, menurut dia, Sumut akan berhasil menekan angka narkoba yang sempat dicap sebagai provinsi pengguna narkoba terbesar di Indonesia.
Reporter: Sir
Discussion about this post