Kemensos mencoret 6.912 KK penerima bansos akibat terindikasi judi online pada triwulan III 2026. Simak rincian data bantuan dan kendala pendataan di lapangan.
Panyabungan, StartNews – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) merilis data sebanyak 6.912 Kepala Keluarga (KK) dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) akibat terindikasi terlibat judi online pada triwulan ketiga tahun 2026.
Kepala Dinsos P3A Madina Ahmad Duroni Nasution mengatakan total warga yang dikeluarkan dari data penerima bantuan periode Juli-September 2026 mencapai 6.950 KK. Selain indikasi keterlibatan judi online, sebanyak 38 KK lainnya dikeluarkan karena tingkat pendapatannya dinilai sudah melebihi batas kelayakan penerima bantuan.
“Jika yang menerima bantuan dikeluarkan dari data penerima karena pelanggaran seperti terindikasi terlibat judi online, maka akan digantikan oleh non penerima dengan desil yang setara,” tegas Duroni di Panyabungan, Kamis (13/8/2026).
Secara keseluruhan, Kabupaten Madina memiliki populasi 515.327 jiwa dari 149.194 KK. Berdasarkan pemetaan kesejahteraan, kategori Desil 1 tercatat sebanyak 15.364 KK (61.321 jiwa), Desil 2 sebanyak 15.693 KK (62.107 jiwa), Desil 3 sebanyak 18.976 KK (72.002 jiwa), Desil 4 sebanyak 19.163 KK (67.668 jiwa), dan Desil 5 sebanyak 16.777 KK (56.077 jiwa). Selain itu, terdapat 14.409 KK (31.077 jiwa) yang desilnya belum dikategorikan lantaran masih menunggu proses pemadanan data dari Pusdatin ke BPS.
Kelompok Desil 1 hingga 5 merupakan basis masyarakat yang berhak mengakses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI/JKN). Khusus PKH dan BPNT, penyalurannya diprioritaskan bagi Desil 1 hingga 4. Saat ini, kuota penerima PKH di Madina tercatat sebanyak 15.733 KK, BPNT 23.656 KK, dan PBI JKN sebanyak 150.580 jiwa.
Mengingat alokasi bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan kuota daerah, Duroni menyoroti pentingnya peran aktif aparatur desa dan kelurahan dalam memperbarui data kemiskinan setiap bulan. Ia menyayangkan masih banyaknya pihak desa yang mengabaikan pemutakhiran data warga.
Sikap tidak aktif pemerintahan desa ini turut berimbas pada pelayanan rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sepanjang Juni hingga 12 Agustus 2026, Dinsos P3A telah mengeluarkan 410 rekomendasi KIP bagi calon mahasiswa. Banyak warga yang terpaksa mendatangi kantor Dinsos untuk meminta penurunan status desil agar dapat mengakses bantuan pendidikan tersebut.
“Banyak yang datang ke Dinsos meminta turun desil agar anaknya bisa dapat KIP. Padahal seharusnya pembaruan data dilakukan di desa setiap bulannya,” ujar Duroni.
Dia menambahkan, Dinas Sosial P3A tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau menurunkan kategori desil masyarakat karena hal tersebut merupakan domain kementerian terkait.
“Kalau kami lihat ada beberapa masyarakat dari desa atau kelurahan yang sama, kami akan turunkan tim untuk mengecek langsung dan meminta desa aktif memperbaharui data,” sebutnya.
Permasalahan pendataan juga berdampak pada sektor layanan kesehatan daerah. Saat ini terdata sekitar 4.070 jiwa peserta PBI JK/BPJS Kesehatan dalam status tidak aktif. Dinsos P3A telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar seluruh Puskesmas segera mendata dan mengajukan pengaktifan kembali.
“Sebab, jika ini berlarut-larut nantinya akan menambah pengeluaran APBD lewat UHC yang saat ini sudah sampai Rp60 miliar,” lanjut Duroni.
Di samping tata kelola bansos, Dinsos P3A Madina juga aktif menindaklanjuti penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sering kali dikirim dari luar wilayah, seperti kasus rujukan dari Kabupaten Dairi.
Penanganan ODGJ ini dilakukan secara kolaboratif bersama Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD, dan Disdukcapil, di mana Dinsos bertugas membantu pembiayaan pendamping rujukan serta memulangkan pasien ke keluarga.
Terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Dinsos P3A memastikan seluruh laporan telah ditindaklanjuti. Namun, detail kasus tidak dipublikasikan demi melindungi identitas dan masa depan korban sesuai amanat undang-undang.
“Kami tidak bisa ekpos satu persatu karena kami juga harus menjaga dan melindungi korban, selain itu ada juga UU Perlindungan Anak, saya rasa media juga paham undang-undang itu,” tutur Duroni.
Reporter: Sir
Discussion about this post