Panyabungan, StartNews Semua Fraksi DPRD Mandailing Natal (Madina) menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Madina tahun anggaran 2021 dalam sidang paripurna DPRD Madina, Senin (23/5/2022). Selain itu, fraksi-fraksi juga menyetujui tujuh poin rekomendasi yang diajukan Pansus LKPj Bupati Madina.
Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis didampingi Wakil Ketua I DPRD Madina Erwin Efendi Nasution itu. Sementara dari pemerintah daerah dihadiri Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution bersama sejumlah kepala OPD.
Dalam sidang tersebut, Ketua Pansus LKPj Bupati Madina tahun anggaran 2021, Suhandi, menyampaikan tujuh poin rekomendasi hasil pembahasan berbagai persoalan yang mereka temui dalam LKPj Bupati Madina tahun anggaran 2021.
Suhandi menyebut tujuh poin rekomendasi tersebut merupakan bentuk kontribusi DPRD Madina untuk meningkatkan kualitas dan pencapaian target pembangunan sesuai dengan visi-misi pembangunan.
Berikut ini tujuh poin rekomendasi tersebut. Pertama, meminta Bupati Madina segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghalangi perolehan opini wajat tanpa pengecualian (WTP) seperti tuntutan ganti rugi yang dikeluarkan BPK Perwakilan Sumatera Utara, khususnya yang ada di Dinas Pendidikan dan proyek pembangunan rumah sakit umum baru. Juga melaksanakan penghapusan barang milik daerah yang tidak ditemukan dalam tahapan verifikasi penyelesaian pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi aset sesuai yang direkomendasikan dalam LHP auditor.
Kedua, meminta Bupati Madina menjadikan analisis kebutuhan aparatur berdasarkan bebankerja dalam penggunaan anggaran tahun 2022 untuk belanja jasa kegiatan kantor (honorer) demi terciptanya efesiensi anggaran serta mencari formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang mengarah pada sistem online dan bekerja sama dengan stakeholder terkait dalam upaya optimalisasi PAD.
Keempat, Bupati Madina harus me-review sistem pengendalian interen, menambah personil pada jabatan fungsional serta melakukan pelatihan auditor pada Inspektorat Madina sesuai dengan kebutuhannya.
Kelima, meminta Bupati Madina segera melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan pengelolaan persampahan, termasuk DED, visiblity studies serta akses menuju TPA Banggua.
Keenam, meminta Bupati Madina mempercepat pengoperasian Rumah Sakit Umum Panyabungan yang baru dengan melakukan kajian terhadap kekurangan yang ada seperti izin rumah sakit, IPAL, air, listrik, dek penahan, pencukuran jalan menuju rumah sakit serta hal lainnya yang masih diperlukan.
Untuk tiang pancang yang ada dalam area rumah sakit umum tersebut agar dilakukan kajian untuk dimasukkan dalam aset daerah yang disesuaikan dengan hasil audit.
Ketujuh, mempercepat pengoperasian Pasarbaru Panyabungan. Pemerintah diminta segera melaksanakan pembangunan terhadap kekurangan fasilitas areal pasar seperti pembangunan landscape, penataan perparkiran, dan penataan taman.
“Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Semoga apa yang menjadi buah pikiran Pansus memberi arti yang penting dalam upaya perbaikan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembanguan Mandailing Natal kedepan,” papar Suhandi.
Dalam sidan paripurna tersebut, pimpinan sidang kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi menyampaikan tanggapannya terhadap LKPj Bupati Madina tahun anggaran 2021 sekaligus tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus.
Secara garis besar semua fraksi menyetujui LKPj Bupati Madina tahun anggaran 2021. Fraksi-fraksi juga meminta rekomendasi Pansus dijadikan keputusan DPRD Madina.
Menanggapi rekomendasi Pansus tersebut, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution dalam pidatonya mengatakan buku LKPj tahun anggaran 2021 sudah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya. DPRD juga telah membahas laporan tersebut secara internal maupun dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah.
Bupati Sukhairi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut ke OPD terkait. “Rekomendasi yang diberikan ini akan kami tindaklanjuti ke OPD untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait. Jika saran yang disampaikan menjadi kewenangan pemerintah daerah, tentu akan menjadi perhatian kita semua dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau daerah maupun instansi vertikal, tentu ini akan diteruskan,” kata Sukahiri.
Terkait rekomendasi atau saran yang kewenangannya ada di kabupaten, kata Sukhairi, perbaikan bisa diawali sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program kegiatan serta proses pengawasan yang dilaksanakan.
“Oleh karena itu, semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang diharapkan telah tercantum dalam perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Reporter: Rls/Irp
Discussion about this post