Panyabungan, StArtNews-Pembuatan cat atau tanda pada semua rumah penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai tidak bijaksana karena itu mempertontonkan kemiskinan dan mempermalukan penerima bantuan.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Mandailing Natal (Madina) Dodi Martua, S.Pi kepada wartawan, Sabtu (9/5) menanggapi adanya rencana pemerintah membuat tanda atau cap pada rumah penerima PKH di Madina.
Ia menjelaskan pemberian tanda pada rumah penerima Bantuan PKH sama saja mempertontonkan kemiskinan, mempermalukan dan melukai warga yang m berhak menerima bantuan. Padahal ini program pemerintah yang tujuannya untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.
Banyaknya temuan di lapangan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran dinilai bukan kesalahan warga yang berhak. Namun, yang perlu dipertanyakan kompetensi pendata.
“Kenapa bantuan ini tidak tepat sasaran? Jangan karena kesalahan si pendata akhirnya warga yang berhak dipermalukan,” tegas Dodi.
Anggota DPRD Madina 3 periode ini menjelaskan pemberian tanda atau cap miskin itu cukup dibuat pada rumah yang tidak layak menerima tapi tetap menerima bantuan tersebut agar menjadi efek jera.
“Seharusnya yang diberi sanksi tukang data yang tidak profesional. Dalam UU no 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin secara tegas dijelaskan si pendata dan si penerima yang tidak sesuai dengan ketentuan bisa dikenai sanksi pidana,” paparnya.
Politisi Partai Demokrat ini berharap Pemkab Madina mengupdate data warga penerima secara akurat. Ia yakin perangkat desa dan kelurahan pasti mengetahui warganya yang tidak layak menerima bantuan.
Dodi Martua mengimbau masyarakat yang secara ekonomi tidak berhak menerima bantuan untuk suka rela mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada yang lebih layak.
Reporter: Saima Putra
Editor: Hanapi Lubis
